Dosen UNS Beberkan Cara Pengendalian Inflasi Dalam Negeri

KOMPAS.com - Saat ini Indonesia dan banyak negara lainnya tengah mengalami inflasi. Kondisi ini bisa terjadi lantaran dampak konflik Rusia-Ukraina sejak beberapa waktu lalu.

Konflik kedua negara tersebut memengaruhi kenaikan harga pangan dan bahan bakar. Per Agustus 2022, inflasi Indonesia tercatat sebesar 4,69 persen. Lebih rendah dibandingkan inflasi pada bulan Juli 2022 sebesar 4,94 persen.

Inflasi ini sudah dirasakan masyarakat. Terlebih sejak pemerintah memutuskan ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kemungkinan inflasi akan lebih tinggi. Karena akan terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya.

Baca juga: Rekrutmen ASN 2022 PPPK Guru, Ini Rincian Kuota dan Pelamar Prioritas

Cara pengendalian inflasi menurut dosen UNS

Pengendalian inflasi menjadi hal yang penting untuk dilakukan pada momen ini. Dosen Program Studi (Prodi) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS), Dr. Mulyanto membeberkan 3 aspek pengendalian inflasi menurut Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yakni:

1. Aspek fungsi.

2. Aspek kondisi.

3. Aspek pelaku.

Aspek fungsi berkaitan dengan sektor produksi, distribusi, dan konsumsi. Sektor produksi dinilai Dr. Mulyanto sebagai sektor terpenting.

Dia menilai, produksi yang mampu mencukupi kebutuhan konsumen mencegah adanya situasi kelangkaan barang.

Selain itu, sektor konsumsi memiliki peran paling akhir dalam perannya mengendalikan inflasi.

"Konsumsi pasar ini paling akhir. Kalau punya uang dan barangnya ada, beli. Kalau tidak punya uang ya menunggu. Sehingga itu cara mengendalikan melalui fungsi," tutur Dr. Mulyanto seperti dikutip dari laman UNS, Rabu (14/9/2022).

Baca juga: Ikut SNMPTN 2023? Cek Dulu Mapel Pendukung untuk Prodi Ilmu Alam

Aspek kondisi terhadap produk berkaitan dengan harga, informasi, dan stok. Menurutnya, ketersediaan barang menjadi hal terpenting. Sedangkan harga barang memiliki peran paling akhir dalam aspek kondisi.

"Jadi kalau ingin harga itu tidak naik-naik ya stoknya diperbanyak. Harga akan terbentuk dari interaksi antara produksi dan konsumsi. Kalau produksinya seimbang dengan konsumsi, harganya akan pas. Semua nyaman," beber dia.

Aspek ketiga adalah pelaku. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran yang banyak. Peran tersebut dipegang oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bulog, dan TPID.

Pekerjaan sektor informal rentan kena dampak inflasi

Dari penjelasan Dr. Mulyanto, TPID memiliki peran terpenting. TPID penting untuk memberikan informasi serta berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengendalian inflasi.

Mulyanto menambahkan, masyarakat pada pekerjaan sektor informal menjadi kelompok rentan akan dampak inflasi.

Kelompok ini umumnya memiliki pendapatan yang tidak menentu. Mereka akan mulai terdampak bila pendapatannya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup saat inflasi terjadi.

Baca juga: Lowongan Kerja PT Astra Otoparts bagi Lulusan S1, Cek Infonya

Selama inflasi tidak diikuti dengan kesetaraan daya beli, akan ada golongan masyarakat yang terkorbankan dalam kesejahteraan.

"Inflasi menjadi kebahayaan nasional ketika jumlahnya (orang) banyak dan sepakat untuk bergerak kemudian menuntut pemerintah agar tidak menaikkan harga," imbuhnya.