Pakar Politik UMY Beri Tanggapan 3 Nama Capres yang Diusung Nasdem

"Lalu, pengalaman dalam pemerintahan pada tingkat daerah dengan seluk beluk yang ada sudah cukup untuk menjadi bekal. Mudah sekali untuk dilihat, jika memimpin daerah saja awut-awutan ya perlu dipertanyakan," terangnya.

Sedangkan nama Jenderal Andika Perkasa yang masih aktif dalam dunia militer juga turut diusung oleh NasDem, padahal dalam aturannya seseorang yang masih aktif di TNI tidak boleh berpolitik bahkan tidak memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum.

Baca juga: Webinar UMY: Penanganan Kekerasan Seksual Butuh Keterlibatan Semua Pihak

Untuk itu, jika pencalonan Jenderal Andika Perkasa ini benar-benar terjadi, maka beliau harus melepaskan status kemiliterannya.

Menurut Tunjung, background militer yang dimiliki oleh Andika adalah sebuah kelebihan tersendiri.

Perjalanan karir yang panjang dan berpindah-pindah tempat tentu saja memperdalam pengalaman serta pemahaman seorang militer mengenai sebuah daerah.

"Sosok dengan latar belakang militer ini juga kerap dikenal sebagai sosok yang tegas, ketegasan ini dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai sebuah keuntungan," kata Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY ini.

Namun, ketiga nama tersebut menurut Tunjung sama-sama memiliki kesempatan untuk benar-benar naik menjadi calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 mendatang dengan kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki.

Hanya saja, untuk hal ini akan dikembalikan lagi kepada partai politik sebagai kendaraan politik untuk bisa mencalonkan diri.

Pemimpin harus berorientasi rakyat

Lebih lanjut, Tunjung menjelaskan bahwa pemerintah yang terbentuk nantinya adalah pemerintah koalisi dari berbagai partai politik. Ini disebabkan oleh tidak adanya partai politik yang dapat meraih suara mayoritas.

Pencarian partner koalisi yang tepat menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pilpres ke depannya.

Diterangkan oleh Tunjung, sosok pemimpin yang ideal bagi bangsa ini adalah seseorang yang bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari semua yang telah dilalui.

Dan pada satu sisi pemimpin harus berorientasi kepada kepentingan rakyat karena Indonesia merupakan negara demokrasi. Sayangnya dalam rezim saat ini, Indonesia mengalami kondisi state qua state.

Baca juga: UMY Diajak Kolaborasi PT INKA Membuat Kereta Hybrid

Artinya, pemerintah masih memikirkan dirinya sendiri dan belum secara penuh berorientasi kepada rakyat. Demokrasi Indonesia akhir-akhir ini mengalami backsliding atau kemunduran dimana demokrasi Indonesia bukannya maju ke depan dan menjadi established democracy namun mundur lagi ke belakang.