Y20 Dorong Pendidikan Inklusi

KOMPAS.com - Menurut Co-Chair Y20 Indonesia 2022 Nurul Hidayatul Ummah, ketidaksetaraan memengaruhi semua segmen masyarakat dan merugikan kelompok rentan, yang sering kali merupakan anak muda.

Investasi SDM yang tidak memadai dan meningkatnya intoleransi di masyarakat menjadi beberapa tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda saat ini.

Baca juga: Pakar UGM: Reshuffle Kabinet Jokowi demi Akomodasi Kepentingan Parpol

"Populasi anak muda di dunia kini mencapai 1,8 miliar. Ini yang terbesar dalam sejarah. Anak muda sebenarnya bisa menjadi kekuatan hebat untuk mendorong pembangunan serta transformasi sosial dan ekonomi jika mereka diberikan keterampilan, pengetahuan, dan peluang yang mereka butuhkan untuk berkembang," kata dia saat membuka Pra-KTT Ke-4 Y20 melansir siaran persnya, Minggu (19/6/2022).

Asdep Kemitraan dan Penghargaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Wisler Manalu menyampaikan hal yang senada. 

Dia berharap forum Y20 dapat menghasilkan rekomendasi terkait peningkatan kualitas SDM untuk meningkatkan kualitas hidup kaum muda.

"Fokus pada peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pada generasi muda terbesar dalam sejarah dapat menjadi cara yang ampuh untuk mencapai pembangunan sosial," jelas Wisler.

Apresiasi terhadap pelaksanaan Pra-KTT Y20 diungkapkan oleh Pj. Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Papua Barat, Nathaniel Dominggus Mandacan.

Dia bangga bahwa acara ini melibatkan berbagai elemen anak muda tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat global.

"Ini adalah ajang pertemuan kolaborasi berbagai pemikiran inovatif dan kreatif di kalangan pemuda bagi kemajuan pembangunan Indonesia, tetapi juga berkontribusi kepada kemajuan dunia dan kemaslahatan umat manusia," ucap dia.

Baca juga: UPN Veteran Jakarta Buka Jalur Seleksi Mandiri S1, Daftar di Sini

Dorong pendidikan inklusi

Chief Business Officer Kipin.id Steffina Yuli menggarisbawahi adanya kesenjangan infrastruktur digital seperti koneksi internet antara perkotaan dan pedesaan.

Untuk itu, Kipin.id menyediakan teknologi yang memungkinkan siswa mengakses materi pelajaran tanpa adanya internet.

"Perlu adanya solusi yang bisa menjembatani mereka tanpa harus menunggu kesiapan infrastruktur digital. Kita juga perlu memastikan solusi tersebut terjangkau," ucap Steffina.

Co-Chair Education Working Group G20 2022 dan Dirjen GTK Kemendikbud Ristek Iwan Syahril mendorong setiap provinsi perlu memiliki satu universitas keguruan dengan program studi pendidikan anak berkebutuhan khusus yang baik.

"Kita harus percaya sepenuh hati bahwa dalam pendidikan, setiap anak, termasuk yang berkebutuhan khusus, telah dan dapat mencapai ekspektasi setinggi-tingginya. Ini adalah keyakinan mendasar dalam pendidikan yang baik," jelas Iwan.

Menurut Staf Khusus Presiden dan Pendiri Kitong Bisa Billy Mambrasar, lembaga pendidikan non formal bisa menjadi cara untuk mengambil aksi nyata dalam mewujudkan pendidikan inklusif.

Dia menyebut, Indonesia sangat luas dengan 17.000 pulau. Di Papua, desa-desa, kabupaten jauh antara satu dengan yang lain.

Baca juga: Ajang Puteri Indonesia 2022 Pakai Bahasa Inggris, Ini Kata Dosen Unair

"Solusi yang bisa dilakukan adalah kembali ke desa dengan membuka lembaga pendidikan nonformal, mengadopsi kurikulum Kemendikbud Ristek, memberikan akses kepada pelajar Papua lainnya dan memotivasi mereka," tukas Billy.