Komisi X Setujui Pagu Anggaran 2023 Perpusnas untuk Penguatan Literasi

KOMPAS.com - Komisi X DPR menyetujui pagu indikatif RAPBN TA 2023 Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) sebesar Rp 675,9 miliar. Persetujuan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Perpusnas di Gedung Nusantara I, Jakarta (2/6/2022).

Komisi X DPR RI juga menyetujui usulan tambahan anggaran Perpusnas dalam RAPBN TA 2023 sebesar Rp 2,7 triliun.

Komisi X berharap persetujuan pagu dan penambahan anggaran ini dapat digunakan Perpusnas untuk penguatan literasi dan sumber daya manusia (SDM) perpustakaan.

"Usulan yang disampaikan kami mendukung sepenuhnya, untuk kemudian nanti dibawa ke badan anggaran (banggar). Namun, kami mohon diperhatikan pembangunan perpustakaan di daerah tetap penting," pesan Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira.

"(Karena) masih banyak wilayah yang belum mendapat kesempatan untuk mendirikan perpustakaan," tambahnya.

Dalam kesempatan sama, Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan, meminta Perpusnas agar tidak hanya memprioritaskan pembangunan fisik perpustakaan, tetapi juga pembangunan SDM.

"Tahun 2023 adalah gelombang terakhir dari pemerintah untuk memberdayakan SDM. Karena 2024 tahun politik, kalau ada kegiatan bimtek untuk pustakawan saya rasa itu harus menjadi prioritas ketimbang membangun fisiknya," ungkap legislator dari Fraksi PDIP tersebut.

Legislator Fraksi Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru juga menyampaikan dukungannya atas pembangunan SDM melalui pembinaan pustakawan. Pihaknya mendorong Perpusnas dapat melakukan pendataan pustakawan di seluruh Indonesia.

"Karena program sertifikasi pustakawan itu sangat penting. Dengan pendataan pustakawan, dapat menjadi acuan pembinaan pustakawan untuk mendapat sertifikasi sesuai dengan standar nasional," tutur Ratih.

Baca juga: “Ternak Uang for Students”, Asah Literasi Keuangan Generasi Muda

Kesejahteraan pustakawan dan bantuan buku

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, juga mengingatkan agar anggaran Perpusnas pada tahun 2023 tidak hanya fokus di pembangunan fisik, melainkan kesejahteraan pustakawan.

"Meski anggaran terbatas, tetapi Perpusnas juga harus memperhatikan kesejahteraan pustakawan. Selain itu, bantuan buku untuk masyarakat juga sangat bermanfaat. Sehingga di tahun 2023 dukungan bantuan dari Perpusnas bisa dilanjutkan. Saya harap Perpusnas lebih bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat," lanjut Hetifah.

Di lain sisi, legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mustafa Kamal, mengatakan bantuan buku masih sangat didambakan masyarakat di daerah terutama untuk masjid, sekolah, dan pusat bacaan masyarakat.

"Kerja sama yang telah dilakukan ini saya harap dapat ditingkatkan intensitasnya," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengatakan usulan peningkatan dan tambahan anggaran merupakan upaya Perpusnas dalam memenuhi kebutuhan buku, terutama permintaan dari sekolah, perpustakaan desa, perpustakaan khusus, dan komunitas yang mengalami peningkatan.

Menurutnya, ini merupakan upaya menggaungkan literasi dan peningkatan gemar membaca yang melibatkan komponen masyarakat.

Baca juga: Gandeng Tokoh Nasional, Majalah Mata Air Berkomitmen Memperkuat Literasi Bangsa

"Kami berharap adanya dukungan sepenuhnya untuk tambahan anggaran. Karena kendala di masyarakat kekurangan bahan bacaan. Kalau ini dapat diatasi, dapat memenuhi kepentingan bersama, terutama dalam peningkatan kegemaran membaca," katanya.