Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Rektor ITK, ITS Bentuk Dewan Kehormatan Profesi Dosen

Kompas.com - 18/05/2022, 16:30 WIB
Dian Ihsan

Penulis

KOMPAS.com - Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) periode 2018-2022, Prof. Budi Santosa sedang menjadi bahan perbincangan publik belakangan ini.

Itu karena Prof. Budi mengunggah pernyataan rasialisme tentang calon penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dia menggunakan istilah "manusia gurun" saat menyinggung busana para peserta seleksi.

Baca juga: Kisah Zahra, Mahasiswa ITB Peraih IP 3,81 dengan Segudang Kesibukan

Atas perbuatannya itu, Budi diberhentikan dari posisi reviewer LPDP dan reviewer di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Ristek.

Selain menjadi Rektor ITK, Prof. Budi juga merupakan salah satu dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Penugasan Prof. Budi ke ITK setelah yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai calon rektor dan terpilih dalam pemilihan Rektor ITK pada tahun 2018 yang dilakukan di perguruan tinggi tersebut.

Terkait hal tersebut, ITS telah mengambil tindakan untuk menyikapi isu yang terus berkembang.

Menurut Sekretaris ITS Dr. Umi Laili Yuhana, ITS sebenarnya telah merespons sejak awal pemberitaan tersebut mencuat di masyarakat.

Yakni, dengan melakukan koordinasi secara internal terlebih dahulu untuk menentukan tindak lanjut.

Dalam koordinasi tersebut, Rektor ITS meminta Senat Akademik (SA) ITS untuk melakukan klarifikasi terhadap pihak yang bersangkutan.

"SA meminta Dewan Profesor ITS sebagai salah satu perangkat SA, untuk melakukan klarifikasi dan pendalaman, hasil dibahas kembali dalam Sidang SA dan juga telah disampaikan kembali kepada rektor," ucap dia melansir laman ITS, Rabu (18/5/2022).

Baca juga: Rencana Elon Musk Akuisisi Twitter, Ini Pandangan Dosen Unair

Namun, saat itu ITS belum bisa mengambil tindakan secara langsung, karena masih menunggu proses yang juga sedang berlangsung di ITK sebagai institusi tempat Prof. Budi Santosa menjalankan tugasnya saat ini.

"Hal ini dalam rangka menghindari pemeriksaan atau pemrosesan dua kali untuk perkara hukum yang sama," ungkap perempuan yang akrab disapa Yuhana ini.

Dia menyebut, setelah menerima surat permohonan resmi dari Senat Akademik ITK yang tertanggal 9 Mei 2022 untuk memproses pihak terkait sesuai aturan dan kode etik dosen ITS, maka ITS langsung menindaklanjuti.

Yakni, dengan dilaksanakannya rapat koordinasi oleh 3 organ ITS yakni organ Majelis Wali Amanat (MWA), organ Senat Akademik (SA), dan rektor.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi ketiga organ tersebut dan mengacu pada Peraturan Rektor ITS Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kode Etik Dosen ITS, saat ini telah dibentuk Dewan Kehormatan Profesi Dosen ITS yang bersifat ad hoc.

Dewan Kehormatan ini beranggotakan 9 orang dari ketiga unsur organ di atas yang diketuai oleh Prof. Tri Yogi Yuwono DEA (Rektor ITS periode 2011-2015), dengan tugas dan wewenang sesuai peraturan yang berlaku.

Setelah dibentuk, Dewan Kehormatan Profesi Dosen ITS ini pun langsung bekerja.

Baca juga: 20 SMA Terbaik DKI Jakarta Berdasar UTBK 2021, Buat Daftar PPDB 2022

"Kami berharap Dewan Kehormatan Profesi Dosen ITS ini segera bisa memperoleh hasil yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan Rektor dalam mengambil keputusan atas kasus tersebut," tukas Yuhana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com