Rencana Elon Musk Akuisisi Twitter, Ini Pandangan Dosen Unair

"Elon Musk bisa saja beropini bahwa kebebasan berpendapat absolut itulah prasyarat demokrasi. Namun perlu diperhatikan jika absolutisme dalam kebebasan berpendapat juga bisa menjadi kontraproduktif terhadap demokrasi itu sendiri," ungkap Febby.

Baca juga: Profesour Unair: Hewan yang Kena Wabah PMK Aman Dikonsumsi

"Maksudnya adalah seandainya Bos Tesla itu sudah sah menjadi pemegang saham mayoritas Twitter, maka ialah yang menguasai teknologi melalui penciptaan dan kontrol algoritma platform media sosial tersebut," tambah dia.

Febby berpendapat, pemilik saham mayoritas bisa saja menggunakan pengaruh kuatnya untuk mendominasi ruang digital dan menjadikannya sebagai tempat yang menampung segala pendapat.

Termasuk di dalamnya pendapat yang mengandung unsur kebencian dan kekerasan.

"Artinya, moderasi konten bisa saja dihentikan karena kebijakan manajemen baru perusahaan," tutur Febby.

Mengenai rencana pengenaan biaya yang dibebankan pengguna Twitter mulai dari lembaga pemerintah dan perusahaan komersial, dia berpendapat Elon Musk tidak hanya akan menjadi arsitek bagi perusahaan teknologinya, tetapi memiliki rencana bisnis dan komersialisasi yang akan menjadi prioritas.

Sehingga, valuasi dari perusahaan yang dipimpinnya akan melejit.

"Ini alamiah. Tapi jangan sampai rencana ekspansi bisnis itu justru malah memanfaatkan hal-hal yang kita ingin hindari seperti memonetisasi cacian, penistaan, dan kabar bohong untuk keuntungan perusahaan. Inilah yang ingin kita jaga bersama dan masyarakat sebagai pengguna memiliki pilihan untuk tetap menggunakan teknologi tersebut atau justru meninggalkannya," tutup dia.

Baca juga: 20 SMA Terbaik DKI Jakarta Berdasar UTBK 2021, Buat Daftar PPDB 2022

Sebagai informasi sekaligus klarifikasi fakta, Elon Musk saat ini masih menangguhkan proses pembelian Twitter karena berbagai pertimbangan, salah satunya memastikan jumlah akun bot di Twitter.