UNS Bakal Syaratkan Kepesertaan JKN-KIS untuk Mahasiswa Baru

SOLO, KOMPAS.com - Universitas Sebelas Maret (UNS) berencana mensyaratkan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dalam proses penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022/2023.

Rektor UNS Jamal Wiwoho mengatakan pihaknya telah meminta seluruh karyawan UNS untuk melakukan migrasi dari sistem asuransi kesehatan lama menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Untuk mendukung kepesertaan JKN-KIS lebih jauh, UNS juga akan mensyaratkan mahasiswa baru harus terdaftar sebagai peserta aktif program tersebut.

Baca juga: Mengapa Lagu Galau Disukai Banyak Orang? Ini Kata Psikolog UNS

“Untuk mahasiwa baru yang masuk UNS, kami akan wajibkan ikut kepesertaan BPJS Kesehatan,” ungkap Jamal, Senin (11/4/2022).

Jamal bicara demikian saat memberikan sambutan dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Kesehatan dengan UNS di Ruang Sidang II Kantor Pusat UNS.

Dukung optimalisasi program JKN

MoU dan PKS itu secara garis besar berisi kerja sama mengenai tridharma Perguruan Tinggi (PT) dan optimalisasi penyelenggaraan program JKN-KIS.

"Kami mulai menyiapkan perangkat agar nanti saat registrasi mahasiswa 2022/2023 sudah pakai syarat sebagai anggota BPJS Kesehatan,” kata Jamal.

UNS mendorong kepesertaan JKN-KIS bagi sivitas akademika sebagai bentuk dukungan atas Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Jamal optimistis BPJS Kesehatan akan terus meningkatkan kualitas layanan, sehingga setiap peserta JKN-KIS dapat lebih percaya diri dalam mengakses layanan kesehatan.

"Salah satu indikator negara maju adalah adanya jaminan kesehatan untuk warganya. Sudah 86 persen warga Indonesia terjamin JKN-KIS. BPJS Kesehatan merupakan terobosan asuransi kesehatan yang dikembangkan dengan baik,” beber dia.

Jamal sendiri bersaksi sekarang sudah jarang sekali dirinya mendengar adanya keluhan terhadap pelayanan JKN-KIS di fasilitas kesehatan.

“Setidaknya, pengalaman dari teman-teman saya yang sedang berobat di RS tidak ada keluhan saat ini (soal BPJS). Sakit kalau pakai BPSJ Kesehatan semua (biaya) ditanggung. Teman saya bahkan cerita baru operasi jantung, mungkin bisa habis Rp 400 juta. Karena anggota JKN-KIS, akhirnya gratis,” ujar dia.

Baca juga: Perusahaan Ini Dorong UNS Dirikan Prodi Teknik Fisika Nuklir

Siap bantu daftarkan peserta baru

Saat diwawancara, Jamal menyampaikan komitmen bahwa UNS siap juga membantu mendaftarkan calon mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin ke dalam program JKN-KIS jika memang belum menjadi peserta.

“Setiap tahun ada lebih dari 20 persen mahasiswa yang masuk UNS melalui jalur KIP Kuliah. Kami jamin mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu, tapi secara intelektual memenuhi persyaratan, ya bisa diterima di jalur itu. Di jalur ini, selama kuliah mahasiswa tidak perlu mengeluarkan biaya, baik UKT (uang kuliah tunggal), sampai pada living cost (biaya hidup). Termasuk nanti bisa juga didaftarkan JKN-KIS, enggak apa-apa,” ungkap dia.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan mahasiswa dari keluarga miskin biasanya sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) yang dikelola Kementerian Sosial.

Masyarakat yang masuk dalam DTSK biasanya telah didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), baik itu dibayarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tempat tinggal masing-masing.

Menurut Ali Ghufron, mahasiswa penting memiliki kartu JKN-KIS. Dia menegaskan, para mahasiswa perlu mendapat perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk mendukung masa depan mereka.

“Kalau masyarakat itu sehat, negara ini akan kuat. Belajar juga kan akan lebih bagus kalau kondisi teman-teman tidak sakit-sakitan,” ujar Ali Ghufron.

Dengan menjadi peserta JKN-KIS, para pelajar atau mahasiswa juga jadi bisa memanfaatkan aplikasi Mobile JKN untuk melakukan konsultasi online dengan dokter.

Jadi, apabila mengalami masalah kesehatan, termasuk sulit berkonsentrasi atau susah belajar, kata dia, para mahasiswa bisa dengan mudah meminta saran dari dokter.

Ali Ghufron menambahkan, UNS bukanlah kampus pertama yang sudah digandeng BPJS Kesehatan untuk upaya optimalisasi JKN.

Belum lama ini, BPJS Kesehatan juga telah meneken MoU dan PKS dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta.

Baca juga: Mahasiswa UPN Jogja, Ini Info Beasiswa Djarum Plus 2022

Ali Ghufron menjelaskan Presiden telah mengeluarkan instruksi terhadap 30 kementerian dan lembaga agar mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Program JKN-KIS.

Instruksi ini salah satunya mencakup perguruan tinggi (PT) melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Diinstruksikan agar Mendikbud Ristek memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS aktif.

Terus sinergi dengan pemangku kepentingan

Direktur Pengawasan, Pemeriksaan, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno menambahkan, BPJS Kesehatan akan senantiasa menjalin sinergi dengan pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan cakupan kepesertaan JKN-KIS.

"Demi kelancaran implementasi kerja sama yang dijalin dengan lembaga perguruan tinggi, kami tentu membutuhkan dukungan agar kepesertaan JKN-KIS aktif menjadi salah satu syarat calon peserta didik, serta persetujuan penyesuaian UKT yang mengakomodir Iuran JKN-KIS sebagai salah satu komponen," kata dia.

Mundiharno menegaskan bahwa kerja sama yang terjalin antara BPJS Kesehatan dengan universitas pada dasarnya bukan hanya terbatas pada peningkatan cakupan kepesertaan.

Secara luas, kerja sama ini dilaksanakan sebagai upaya integrasi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dengan Program JKN-KIS.

Baca juga: UNS Punya 6 Tempat Ibadah, Rektor: Ciptakan Harmonisasi Antar-agama

Ruang lingkup kerja sama yang disepakati di antaranya meliputi peningkatan sinergi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), penyediaan tenaga ahli, seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok terarah.