Kompas.com - 21/03/2022, 15:48 WIB

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mendorong Perguruan Tinggi Negeri bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH).

Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam menyampaikan bahwa Mendikbudristek Nadiem Makarim mendorong untuk memandirikan perguruan tinggi melalui skema perubahan PTN-BH dalam program Kampus Merdeka agar perguruan tinggi dapat berlari, unggul, dan berdaya saing.

Namun, Nizam mengatakan bahwa perguruan tinggi yang berubah menjadi PTN-BH bukan entitas di luar negara, melainkan sepenuhnya milik negara.

Baca juga: Kemendikbud Ristek Buka Program RPL, Masyarakat Putus Kuliah Bisa Lanjut S1-S2

“Bentuk PTN-BH merupakan institusi nirlaba yang memiliki misi melayani masyarakat, dan menyelanggarakan perguruan tinggi berkualitas dengan memerhatikan kondisi ekonomi masyarakat (inklusif),” tutur Nizam pada “Diskusi Kelompok Terfokus Pengembangan Kapasitas Akademik, SDM, dan Kerja Sama dalam Peralihan PTN Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes)”, Jumat (18/3/2022), seperti dilansir dari laman Dikti Kemendikbud.

Tiga kunci persiapan PTN menjadi PTN BH

Nizam menjelaskan bahwa PTN BH memerlukan kreativitas dalam mencari pendanaan, di mana perguruan tinggi tidak melulu bergantung kepada APBN atau uang SPP mahasiswa.

Jika membandingkan alokasi APBN dengan 127 PTN, maka perlu antrean 10 tahun bagi setiap perguruan tinggi untuk melakukan investasi atau pengembangan perguruan tinggi.

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Ainun Naim menjabarkan bahwa perubahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN BH tentu akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak.

Baca juga: Selain BAN-PT, Kemendikbud Ristek Tetapkan 5 Lembaga Akreditasi Baru

"Sebagai contoh yaitu menetapkan kebijakan secara mandiri, pengelolaan keuangan yang lebih mandiri, dan pembukaan atau penutupan prodi/fakultas. Namun, tentu terdapat tantangan yang besar dan risiko akibat perubahan tersebut,” jelas Ainun.

Ainun menyebutkan terdapat tiga kunci tahapan persiapan. Pertama, sosialisasi kepada sivitas akademika, masyarakat di dalam kampus, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini guna mencegah kesalahpahaman yang akan terjadi. Seperti masalah privatisasi atau naiknya biaya kuliah.

Kedua, menetapkan anggota Majelis Wali Amanat (MWA). Ainun mencontohkan bahwa peran MWA seperti Board of Trustee yang ada di dalam pendidikan di luar negeri.

Halaman:


Video Pilihan

 

Konten pilihan untukmu

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.