Naik PPKM Level 4, Ini Dampaknya bagi Sekolah di DIY

KOMPAS.com - Tingginya kasus Covid-19 di Indonesia karena varian Omicron ini mengakibatkan banyak sekolah yang kembali menggelar pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Tak terkecuali di wilayah DIY, kasus Covid-19 meningkat mengakibatkan perubahan kebijakan PPKM dari level 3 ke level 4. Hal ini juga mempengaruhi perubahan kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolah.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, Didik Wardhaya, SE., MM., M.Pd, puncak lonjakan varian Omicron diprediksi pada Maret 2022 ini.

Baca juga: Siswa, Berikut 5 Alat Musik Tradisional Indonesia yang Unik dan Khas

Maka dari itu, dibutuhkan sinergitas dari seluruh pihak untuk meminimalisir risiko yang ditimbulkan dari Covid-19.

"Saat ini sudah lebih dari 90 persen kasus Covid-19 didominasi oleh varian omicron yang memiliki tingkat penularan lebih tinggi sehingga anak-anak menjadi rentan," ujarnya dikutip dari laman FKKMK Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (10/3/2022).

Pada webinar Academic Health System UGM dengan tema “Update Covid-19 pada Anak-Anak dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka” itu, Didik menjelaskan bahwa wilayah DIY mulai 10 Maret 2022 pembelajaran dilakukan dengan PJJ.

Selain itu juga menghentikan sementara TPHBS SMA, pembelajaran praktik atau ujian praktik SMK dilaksanakan dengan prokes ketat dan pembatasan jumlah, sesuai kondisi jumlah siswa masing-masing sekolah.

"Serta keterlibatan dan kerja sama pengawasan dan pemantauan oleh orang tua sangat diperlukan," ungkap Didik Wardhaya.

Baca juga: Siswa, Ini Tipe-tipe Kelompok Sosial

Dikatakan, permasalahan pendidikan karakter dan kesenjangan digital saat dilaksanakan PJJ menjadi aspek yang paling berpengaruh.

Selain itu juga terjadinya penurunan capaian belajar diakibatkan oleh perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh terutama untuk anak dari sosio-ekonomi berbeda.

Sementara itu, Dr. dr. Ida Safitri Laksanawati, Sp.A(K) dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK-KMK UGM/RSUP Dr. Sardjito mengatakan bahwa gejala pada anak dan remaja cenderung lebih ringan daripada orang dewasa dan bisa sembuh sempurna.

Penerapan protokol kesehatan berlapis dapat mendukung kebijakan pembukaan sekolah.

Dari beberapa penelitian sistematik review didapatkan hasil bahwa keputusan untuk membuka kembali sekolah harus melibatkan banyak aspek, yakni:

1. Pertama adalah melihat berapa banyak kasus inseden Covid-19 di komunitas dan bagaimana pertimbangan dan pilihan dari sekolah maupun orang tua.

2. Kedua, sekolah juga harus melakukan mitigasi termasuk secara berkala melakukan disinfektan di sekolah, kemudian untuk yang bergejala juga tidak diperkanan masuk sekolah, dan dilakukan kontrak tracing.

Saat ini upaya pemerintah untuk mengendalikan pandemic adalah dengan memperluas cakupan vaksin. Untuk saat ini cakupan vaksinasi pada anak di Indonesia usia 12-17 tahun per 5 maret 2022 untuk dosis pertama 92 persen dan untuk dosis kedua 76 persen.

Baca juga: Serangan Umum 1 Maret 1949, Siswa Sudah Paham Sejarahnya?

Sementara untuk anak usia 6-11 tahun vaksinasi anak usia dosis pertama 70,9 persen dan dosis kedua mencapai 43,5 persen.

Adapun risiko transmisi pada anak-anak lebih rendah pada lingkungan pendidikan dibandingkan pada komunitas. Selain itu anak-anak usia PAUD dan SD risiko terpaparnya lebih rendah. Namun remaja risikonya sama dengan orang dewasa.