Ragam Kearifan Lokal Masyarakat Adat Hadapi Pandemi Covid-19

Namun demikian, tidak semua masyarakat adat memiliki pengetahuan atau pengalaman menghadapi wabah seperti Punan Tubu, Topo Uma, dan Orang Rimba.

Kapasitas dan sistem pertahanan sosial dan pangan masyarakat adat juga tidak semuanya cukup untuk bertahan menghadapi pandemi.

Bagi masyarakat adat yang terbuka dan semi-tertutup, seperti di Rote Ndao, Baduy Luar, dan Osing, upaya mitigasi yang perlu dilakukan adalah mitigasi kesehatan, sosial ekonomi, dan budaya yang lebih terintegrasi.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat adat terbuka lebih kompleks karena mereka tidak sepenuhnya mampu bertahan sendiri dan membutuhkan sentuhan atau pendampingan dari luar.

Ragam kearifan lokal masyarakat adat dalam menghadapi pandemi tertuang dalam Laporan tersebut diterbitkan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Baca juga: Terapkan Kurikulum Merdeka, Guru Difasilitasi Platform Merdeka Mengajar

Laporan Adaptasi dan Mitigasi Masyarakat Adat terhadap Pandemi Covid-19 menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode observasi, wawancara tatap muka, wawancara melalui telepon, survei daring, dan pencatatan informasi dari mitra yang ada di lapangan.

Memberikan gambaran dan pemetaan yang komprehensif mengenai dampak pandemi Covid-19 pada masyarakat adat, termasuk upaya masyarakat adat memitigasi atau pengurangan dampak/risiko berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki.

Laporan Adaptasi dan Mitigasi Masyarakat Adat terhadap Pandemi Covid-19 juga mencatat bahwa banyaknya disinformasi terkait Covid-19 yang beredar, minimnya fasilitas kesehatan, dan stigma terhadap mereka yang melaporkan diri, menjadi masalah yang harus ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan komunikasi risiko yang lebih baik lagi.

Peran tokoh atau pemimpin masyarakat adat dalam memberikan edukasi dan informasi terkait Covid-19 dan vaksinasi juga sangat penting.

Beberapa rekomendasi yang dikeluarkan dalam laporan ini adalah perlunya penguatan peran pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), terutama puskesmas pembantu (Pustu) yang berada paling dekat dengan lokasi atau wilayah komunitas masyarakat adat, karena bisa menjadi kunci penguatan komunitas masyarakat adat.

Selain itu, perlu adanya mobilisasi sumber daya manusia dan tenaga kesehatan di pustu-pustu sebagai sebuah langkah mitigasi kesehatan yang dapat dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat adat.

Kehadiran pustu juga bisa menjadi media sosialisasi untuk menangkal berbagai disinformasi mengenai Covid-19 di lingkungan masyarakat adat.

Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, Sjamsul Hadi, mengatakan Laporan Adaptasi dan Mitigasi Masyarakat Adat terhadap Pandemi Covid-19 bertujuan memberikan gambaran terkait dampak pandemi Covid-19 pada masyarakat adat serta bagaimana upaya adaptasi dan mitigasi masyarakat adat di Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda-beda.

“Laporan ini digali dari para pendamping dan anggota masyarakat adat di lapangan selama pandemi,” ujar Sjamsul Hadi dalam Bincang Ruang Adat dan Budaya yang diselenggarakan secara daring, pada Selasa, (15/2/2022).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan, dalam strategi penanganan dampak pandemi pada masyarakat adat, sangat penting untuk memperhatikan latar belakang (kekhususan/keragaman) masyarakat adat yang berbeda-beda di setiap wilayahnya.

Menurutnya, penanganan berbasis karakteristik khusus masyarakat adat ini akan mendorong penanganan pandemi yang lebih berkeadilan, terutama bagi masyarakat adat yang telah memiliki kerentanan sebelum pandemi untuk mendapatkan prioritas penanganan.