Kurikulum Merdeka dan Kemerdekaan dalam Supervisi

Oleh: Diannita Ayu Kurniasih | Kepala SDN 1 Kebumen, Kendal, Jawa Tengah dan Fasilitator Program Pintar Tanoto Foundation

KOMPAS.com - Melalui peluncuran Kurikulum Merdeka, pandangan terhadap supervisi perlu diubah. Guru dan kepala sekolah perlu menyamakan persepsi bahwa supervisi bukan hanya tindakan korektif terhadap pembelajaran.

Supervisi justru dapat digunakan sebagai kegiatan strategis untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Dalam hal ini, kepala sekolah merupakan pengelola utama dalam lingkup sekolah. Pengelolaan tersebut meliputi pengelolaan kepribadian, sosial, manajerial, kewirausahaan, dan supervisi.

Melalui pengelolaan yang tepat, dapat dipastikan sekolah dapat mencapai target mutu yang diharapkan.

Salah satu pengelolaan berdampak langsung terhadap pembelajaran adalah pengelolaan supervisi, terutama supervisi akademik. Supervisi akademik merupakan tindakan bertujuan membantu guru dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, sampai tindak lanjut penilaian.

Selama ini, pelaksanaan supervisi akademik masih bersifat searah. Kepala sekolah dan guru hanya melakukan kegiatan supervisi sesuai dengan yang direncanakan dan ditargetkan oleh kepala sekolah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan supervisi juga masih banyak dilakukan hanya untuk pemenuhan persyaratan administratif kepala sekolah maupun guru.

Supervisi merdeka

Pada kurikulum merdeka, refleksi adalah hal yang tidak boleh ditinggalkan, baik oleh siswa, guru, maupun kepala sekolah. Berdasarkan refleksi ini, sekolah dapat merancang program, pelaksanaan, serta tindak lanjut supervisi.

Baca juga: 3 Pesan Najelaa Shihab ke Mahasiswa Kampus Merdeka

Untuk itu, instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan supervisi pun dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Tidak adanya lagi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) secara kuantitatif mengharuskan guru menyusun standar pencapaian keberhasilan pembelajaran.