Kompas.com - 05/01/2022, 15:43 WIB
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia Dok. PPI DuniaPerhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia

KOMPAS.com - Berdasarkan Catatan Tahun (Catahu) 2020 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), setidaknya ada 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020. Peningkatan kurva tindak kekerasan dan kejahatan seksual di tengah pandemi belum juga usai.

Menyikapi kondisi ini, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia mendesak pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

"Inilah salah satu yang mendasari PPI Dunia menyikapi darurat kekerasan seksual di tanah air," ujar Faruq Ibnul Haqi selaku Koordinator PPI Dunia dalam keterangan tertulis, Selasa (4/1/2022).

PPI Dunia memandang kejadian kekerasan seksual di tanah air sudah lebih dari cukup untuk mulai meningkatkan kesadaran publik, khususnya masyarakat tanah air untuk lebih menyadari bahwa isu kekerasan seksual di Indonesia sudah bukan isu ringan.

Baca juga: 21 Bentuk Kekerasan Seksual di Kampus dalam Permendikbud 30

Putusannya, kata dia, tak bisa lagi diserahkan pada segelintir pihak saja, namun memerlukan uluran tangan dari berbagai pihak.

"Dengan mempertimbangkan keadaan darurat kekerasan seksual di tanah air, kami Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia memandang perlu hadirnya negara untuk melakukan harmonisasi pengaturan untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk di dalamnya kekerasan seksual," ujar Faruq.

Ia mengatakan, hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan merupakan hak yang sangat krusial untuk diejawantahkan bagi siapapun termasuk kelompok rentan, perempuan dan anak.

Keterbatasan payung hukum Indonesia yang melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual ini, lanjut dia, telah sangat memprihatinkan.

Oleh karenanya, PPI Dunia mendorong agar pemerintah dapat memberikan korban kekerasan seksual hak-haknya atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.

Baca juga: Pakar Psikologi Unair: Begini Cara Membantu Korban Kekerasan Seksual

“KUHP yang sangat “terbatas” mengatur tentang kekerasan seksual telah menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual yang belum dapat diproses secara hukum dengan cepat dan tepat. Berbagai data menunjukkan banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang sulit diproses dan terjadi terus berulang karena sistem hukum negara Indonesia belum mengenal persoalan kekerasan seksual”, papar Koordinator PPI Dunia ke-11 itu.

Halaman:


Video Pilihan

 

Konten pilihan untukmu

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.