Kurikulum Prototipe 2022, Kemendikbud Fasilitasi Kepsek dan Guru Pelatihan

KOMPAS.com - Hasil evaluasi yang dilakukan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi(Kemendikbud Ristek) menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang menggunakan Kurikulum Darurat lebih maju empat sampai lima bulan belajar daripada yang menggunakan Kurikulum 2013 secara penuh.

Berdasarkan hasil tersebut, Kemendikbud Ristek terus menyusun strategi untuk mengatasi kehilangan pembelajaran (learning loss) yang dialami siswa selama pembelajaran jarak jauh di masa pandemi.

Kepala BSKAP Kemendikbud Ristek, Anindito Aditomo mengatakan hasil evaluasi tersebut menguatkan Kemndikbud Ristek dalam merancang Kurikulum Prototipe agar pembelajaran lebih efektif.

“Hasil ini menguatkan kami dalam merancang Kurikulum Prototipe agar lebih efektif,” dikatakan Anindito seperti dilansir dari laman Kemendikbud Ristek, Kamis (23/12/2021).

Baca juga: SKB 4 Menteri Disesuaikan, Ini Aturan Baru Sekolah Tatap Muka 2022

Ia mengatakan, Kemendikbud Ristek berencana akan memberikan opsi kebijakan kurikulum untuk pemulihan pembelajaran, salah satunya melalui Kurikulum Prototipe yang merupakan lanjutan dari Kurikulum Masa Khusus Pandemi Covid-19 atau Kurikulum Darurat.

Namun, Anindito tetap mempersilakan sekolah untuk menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan sekolah selama tetap mengacu pada standar nasional pendidikan.

Fasilitasi kepala sekolah dan guru untuk pelajari kurikulum baru

Sekolah, lanjut Anindito, akan diberikan waktu yang cukup untuk mempelajari konsep Kurikulum Prototipe sebelum menyatakan minat untuk menerapkan.

Kemendikbud Ristek juga akan memfasilitasi kepala sekolah dan guru mengikuti pelatihan agar bisa menerapkan Kurikulum Prototipe sesuai kemampuan dan konteksnya.

Baca juga: Serius Tangani 3 Dosa Besar Dunia Pendidikan, Nadiem Bentuk Pokja

Dalam pemaparannya, ia juga menjelaskan bahwa Kurikulum Prototipe bertujuan untuk memberi ruang yang lebih luas bagi pengembangan karakter dan kompetensi dasar siswa, seperti literasi dan numerasi.

Ada tiga karakteristik utama Kurikulum Prototipe yang dinilainya dapat mendukung pemulihan pembelajaran.

Pertama, pengembangan kemampuan non-teknis (soft skills) dan karakter mendapat porsi khusus melalui pembelajaran berbasis proyek.

Kedua, Kurikulum Prototipe berfokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi.

"Ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal," jelas Anindito.

Perancangan kurikulum sekolah pun dapat diatur dengan lebih fleksibel. Dalam Kurikulum Prototipe, lanjut Anindito, tujuan belajar ditetapkan per fase, yakni dua hingga tiga tahun, untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah.

Baca juga: Kemendikbud Buka Beasiswa Kuliah Merdeka Belajar, Mahasiswa Yuk Daftar

Selain itu, jam pelajaran ditetapkan per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya.

Untuk mendukung penerapan Kurikulum Prototipe, Widyaprada Ahli Madya Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP Kaltim) Kalimantan Timur Rita Zahra menyampaikan, LPMP Kaltim akan menyediakan pelatihan mandiri dalam berbagai level kompleksitas yang dapat diikuti oleh satuan pendidikan.

Jenis pelatihan tersebut yaitu pelatihan kompleksitas sederhana dengan mengikuti contoh yang sudah disediakan, pelatihan kompleksitas dasar yang berfokus pada modifikasi, pelatihan kompleksitas sedang dengan pengembangan yang melibatkan warga sekolah secara terbatas, serta pelatihan dengan kompleksitas tinggi dengan pengembangan yang melibatkan warga sekolah secara luas.

Kegiatan Sosialisasi Buku dan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran dihadiri oleh para pemangku kepentingan pendidikan di Kota Balikpapan, antara lain perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, LPMP, kepala kantor wilayah Kementerian Agama, rektor perguruan tinggi, Persatuan Guru Republik Indonesia, Ikatan Guru Indonesia, dewan pendidikan, kepala sekolah, serta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Sekolah Penggerak.