Kompas.com - 14/12/2021, 16:40 WIB
|
Editor Dian Ihsan

KOMPAS.com - Kekerasan terhadap perempuan suatu peristiwa yang sebenarnya sudah sejak lama terjadi.

Namun adanya media massa yang saat ini makin banyak, peristiwa tersebut semakin banyak yang ter-blow up.

Amnesty International Indonesia Chapter Universitas Airlangga (Unair) dan Komisi Nasional (Komas) Perempuan membahas isu kekerasan terhadap perempuan yang saat ini marak terjadi.

Acara ini merupakan rangkaian webinar Hari HAM Internasional. Komisioner Komnas Perempuan Tiasri Wiandani mengatakan, terkait RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), bentuk baru dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang tak kunjung diputuskan oleh DPR.

Baca juga: Sejak Kapan Rempah Dipakai Rakyat Indonesia? Ini Penjelasan Pakar IPB

Kasusnya naik 800 persen sejak 12 tahun terakhir

Membludaknya jumlah Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) mencapai 800 persen dalam 12 tahun terakhir. Hal ini menjadi acuan bagi Tiasri bahwa eradikasi KTP merupakan suatu tantangan besar.

Perspektif hak perempuan masih minim implikasinya dalam kinerja lembaga negara dan aktor-aktor kunci masyarakat.

Sekalipun Indonesia telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) sejak era Orde Baru, pemahaman terkait prinsip-prinsipnya masih minim.

"Hal ini diperburuk dengan menguatnya paham fundamentalisme dan konservatisme. Respon penganut paham ini dapat dilihat dari penolakan kerasnya terhadap RUU PKS dan Permendikbud PPKS kemarin," terang Tiasri seperti dikutip dari laman Unair, Selasa (14/12/2021).

Menurutnya, hal ini dianggap bahwa peraturan tersebut akan melegalkan seks bebas. Padahal itu tidak pada konteksnya. Dia menilai, tidak mungkin seorang Menteri membuat peraturan dengan semangat legalisasi zina.

Baca juga: Ini Hasil Riset Ilmuwan Berpengaruh Dunia dari Telkom University

Dihalangi banyak keterbatasan hukum

Tiasri menegaskan, kondisi penanganan kekerasan seksual di Indonesia masih dihalangi banyak keterbatasan hukum. Selain itu juga budaya yang jarang berpihak terhadap korban seperti victim blaming dan kekerasan seksual dianggap sebagai aib.

Halaman:


Video Pilihan

 

Konten pilihan untukmu

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.