FISIP UMJ: Sistem Politik Indonesia Masih Problematik dan Menyimpan Distorsi

Kompas.com - 08/12/2021, 15:37 WIB
Focus group discussion (FGD) bertajuk ?Amandemen UUD 1945 dan Rekonstruksi Sistem Politik di Indonesia? yang digelar Pusat Studi Islam dan Pancasila FISIP UMJ pada 7 Desember 2021. DOK. UMJFocus group discussion (FGD) bertajuk ?Amandemen UUD 1945 dan Rekonstruksi Sistem Politik di Indonesia? yang digelar Pusat Studi Islam dan Pancasila FISIP UMJ pada 7 Desember 2021.

KOMPAS.com - Sistem politik Indonesia dinilai masih menyimpan berbagai problematika dan distorsi. Salah satu penyebab ditengarai akibat amandemen konstitusi yang dipandang masih cenderung tambal sulam.

Pernyataan ini disampaikan Peneliti Senior LIPI dan Dosen Mikom FISIP UMJ Prof. Siti Zuhro dalam focus group discussion (FGD) bertajuk “Amandemen UUD 1945 dan Rekonstruksi Sistem Politik di Indonesia” yang digelar Pusat Studi Islam dan Pancasila FISIP UMJ.

FGD diselenggarakan secara hybrid, perpaduan luring dan daring di Aula Kasman Singodimedjo FISIP UMJ pada Selasa, 7 Desember 2021.

Dikutip dari rilis resmi (8/12/2021), Prof. Siti megungkapkan, empat kali amandemen konstitusi masih dinilai gagal karena perubahan mendasar konstitusi cenderung menghasilkan sistem politik dan atau ketatanegaraan yang tidak memiliki konherensi institusional.

"Adanya inkohenrensi dan inkonsistensi yang terlihat dari waktu ke waktu inilah yang memicu munculnya berbagai problematika dalam reformasi politik," tegas Prof. Siti Zuhro.

Prof. Siti Zuhro tidak hanya memberikan kritik terhadap sistem politik, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, di antaranya urgensi penyempurnaan skema sistem demokrasi presidensial,

Ia juga mengusulkan untuk melakukan penataan ulang mekanisme dan persyaratan pasangan calon, pelembagaan koalisi atas dasar platform politik yang bersifat relatif permanen, serta melembagakan mekanisme komplain publik bagi wakil rakyat yang tidak kredibel dan berkinerja buruk.

Wacana amandemen konstitusi

Sebelumnya, Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti dalam paparan “Amandemen UUD 1945 : Sebuah Keharusan untuk Terwujudnya Politik Yang Bermanfaat” menyebut wacana amandemen konstitusi perubahan kelima yang tengah bergulir harus menjadi momentum koreksi sistem tata negara sekaligus arah perjalanan bangsa.

Baca juga: Webinar FISIP UPN Jogja: Pemuda Agen Ketahanan Nasional

“Kita harus berani bangkit dan melakukan koreksi atas sistem ekonomi negara ini. DPD RI akan sekuat tenaga memperjuangkannya," ujar La Nyalla.

"DPD tentu akan mendapat dorongan energi bila seluruh masyarakat Indonesia menjadikan agenda amandemen konstitusi sebagai momentum yang sama, yaitu momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa," tambahnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.