Peneliti IPB Sebut Penyaluran Bansos Pemerintah Jauh dari Efektif

Transparansi dan akuntabilitas data diperlukan dalam tata laksana penyaluran bansos.

Hal ini harus memenuhi unsur komunikasi, koordinasi serta kolaborasi harmonis secara horizontal maupun vertikal. Dibutuhkan juga sosialisasi secara masif dan detail oleh pemerintah terkait prosedur penyaluran bansos.

"Transformasi digital yang begitu cepat harus dimanfaatkan dengan optimal yaitu dengan digitalisasi data penyaluran bansos yang terintegrasi dengan banking system untuk meminimalisir celah korupsi, gratifikasi dan pungutan liar di seluruh skema dan unit penyaluran bantuan sosial pemerintah," jelas dia.

Pakar Ekonomi IPB, Prof. Bambang Juanda menjelaskan, berdasarkan data sekunder dalam penelitian tersebut memang data penerima bansos yang tidak berhak cukup tinggi.

Penyaluran bansos oleh pemerintah seharusnya dikelola dengan serius dan efektif di seluruh lapisan.

Menurut Bambang, faktor utama yang masih menjadi momok adalah permasalahan transparansi dan kredibilitas data.

Kebijakan terkait data belum ada perbaikan yang signifikan dalam hal penyaluran bansos, sehingga perlu adanya koordinasi dan kolaborasi antar lembaga. Mau tidak mau mengandalkan teknologi digital.

Baca juga: Jerome Polin: Jam Masuk Sekolah di Indonesia Terlalu Pagi

"Data sekunder yang didapatkan dari penelitian juga dapat diklarifikasi oleh data primer. Kita ingin evidence based policy yang diterapkan. Jadi kebijakan ini harus selalu berbasis fakta. Alokasi dana desa juga bisa menjadi modal untuk melakukan update data secara berkala," tukas Prof. Bambang.