Kompas.com - 02/12/2021, 16:43 WIB
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin jalannya sidang perkara Pengujian Formil dan Materiil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Sidang dengan acara mendengarkan keterangan DPR dan Presiden tersebut ditunda dan akan digelar kembali pada 17 Juni 2021. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKetua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin jalannya sidang perkara Pengujian Formil dan Materiil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Sidang dengan acara mendengarkan keterangan DPR dan Presiden tersebut ditunda dan akan digelar kembali pada 17 Juni 2021. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
Penulis Dian Ihsan
|
Editor Dian Ihsan

KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus hasil judicial review terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Kamis (25/11/2021), MK mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil.

Baca juga: Waspada Varian Omicron, Dokter RS UNS Imbau Pemerintah Lakukan Hal Ini

Putusan tersebut merupakan kali pertama sejak berdiri, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil.

Majelis hakim yang dipimpin Ketua MK, Anwar Usman menegaskan, UU Cipta Kerja cacat secara formil, sehingga inkonstitusionalitas bersyarat.

Adanya keputusan itu direspons oleh Pakar Hukum Tata Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riewanto.

Saat ditanya mengenai apa makna cacat formil yang dimaksud MK, dia menyebut, proses pembuatan UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional, karena tidak sesuai proses pembentukan yang diatur dalam UU No. 11/ 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah menjadi UU No. 15/ 2019.

"Di mana dalam UU ini tidak mengenal teknik omnibus law sebagaimana dipraktikan dalam pembuatan UU Cipta Kerja," ucap dia melansir laman UNS, Kamis (2/12/2021).

Dia menyampaikan, bukti UU Cipta Kerja cacat formil dapat dilihat dari dalil yang diajukan para pemohon.

Dalam hal ini, Agus Riewanto menyebut, dalil yang diajukan para pemohon cukup sederhana untuk dibuktikan di persidangan.

"Biasanya MK hanya mengabulkan terhadap uji materiil, yaitu menguji isi atau norma pasal, ayat, atau bagian dari ayat dari suatu UU yang dianggap bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945) atau inkonstitusional," sebut dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.