Kompas.com - 12/11/2021, 17:51 WIB
Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim saat menjadi narasumber terkait Kampus Merdeka dari kekerasan seksual. DOK. KOMPAS.com/DIAN IHSANMendikbud Ristek, Nadiem Makarim saat menjadi narasumber terkait Kampus Merdeka dari kekerasan seksual.

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi.

Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim mengatakan Indonesia kini sedang berada dalam situasi darurat kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

"Tak hanya pandemi Covid, namun juga ada pandemi kekerasan seksual dilihat dari banyak data," papar Nadiem dalam konferensi daring "Merdeka Belajar Episode 14: Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual", Jumat (12/11/2021).

Baca juga: Kemendikbud Ristek Bantah Permendikbud 30 Legalkan Zina

Menurut data Kanal Lembaga Negara (2015-2020), dari semua aduan kekerasan seksual yang terjadi di satuan pendidikan yang diterima oleh Komnas Perempuan, sebanyak 27 persennya terjadi di jenjang pendidikan tinggi.

Lalu, Kanal Aduan Eksternal (2019) mendapati berdasarkan 174 testimoni dari 79 kampus di 29 kota, ada 89 persen perempuan dan 4 persen laki-laki menjadi korban kekerasan seksual.

Dari data-data tersebut, Kemendikbud Ristek pun melakukan survei (2020) terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah Barat, Tengah dan Timur Indonesia.

Hasilnya, 77 persen responden menyatakan terjadi kasus kekerasan seksual di kampusnya.

Namun mirisnya, sebanyak 63 persen responden tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus.

"Dan akhirnya kita melakukan survei langsung, saat ini kita melakukan kepada dosen, tidak termasuk mahasiswa, kalau termasuk mahasiswa mungkin angkanya lebih besar lagi. Kita menanyakan kepada dosen-dosen kita, apakah kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 77 persen merespon iya," jelasnya.

Itulah mengapa, lanjut dia, Kemendikbud Ristek mengambil posisi untuk melindungi semua mahasiswa, dosen dan tenaga pendidik dari kekerasan seksual melalui Permendikbud PPKS.

Baca juga: 3 Beasiswa Penuh S1-S2 dari Pemerintah, Calon Mahasiswa Harus Tahu

Belum ada payung hukum

Nadiem menyebut, Indonesia belum memiliki peraturan undang-undangan yang dapat menangani permasalahan seksual di kampus. Korban yang belum terlindungi umumnya dirujuk ke KUHP yang masih banyak keterbatasan.

Salah satu keterbatasan KUHP, terang Nadiem, tidak mengenali kekerasan berbasis gender online. Padahal, di rentang usia tersebut, mahasiswa adalah mengguna aktif media sosial. Terlebih, perkuliahan di tengah pandemi banyak dilakukan secara oline.

"Bahwa sekarang di era teknologi, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang verbal, non-fisik dan secara digital itu juga harus ditangani segera," paparnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sasaran Permendkbud PPKS ialah mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus serta masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

"Ini bukan hanya dosen ke mahasiswa, namun juga mahasiswa ke mahasiswa, dosen ke tenaga pendidik, dosen ke dosen, bahkan lintas perguruan tinggi pun ada. Ruang lingkupnya luas, asal salah satu dari pelaku maupun korban itu bagian dari sivitas akademika kampus, berarti Permen PPKS ini berlaku," jelasnya.

Nadiem juga menyatakan pihaknya telah mendengar respon masyarakat terkait Permendikbud ini dan akan terus terbuka atas semua masukan. Banyaknya respon merupakan tanda banyak yang peduli dunia pendidikan Indonesia.

Baca juga: Lulusan 8 Kampus Ini Cepat Dapat Kerja, Ada Kampus Kamu?

Kampus wajib lakukan 4 hal ini

Nadiem menegaskan bahwa kampus atau perguruan tinggi wajib melakukan empat hal jika ada laporan kekerasan seksual di kampus, salah satunya ialah pemberian sanksi kepada pelaku.

"Kalau tidak ada sanksi ya tidak mungkin jera, dan tidak mungkin perguruan tinggi tidak untuk memprioritaskan keamanan si mahasiswa dan dosennya dalam kampus," ungkap Nadiem.

Karena itu, Nadiem mendorong mahasiswa maupun dosen yang mengalami kekerasan seksual untuk buka suara.

"Ini saatnya mahasiswa atau dosen yang mengalami kekerasan seksual di kampus untuk membuka suaranya, jangan diam," kata Nadiem.

Nadiem mengaku, korban kekerasan seksual harus berada di posisi tegas, karena itu merupakan perbuatan yang salah dan harus ditindak dengan cepat.

Baca juga: Beasiswa S2 University of Cambridge 2022, Tunjangan Rp 351 Juta Per Tahun

Jadi, tegasnya, dengan adanya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi, maka korban kekerasan seksual bisa terjamin dan mendapat dukungan dari pemerintah.

Berikut langkah yang harus dilakukan Perguruan Tinggi terhadap laporan kasus kekerasan seksual guna melindungi korban:

1. Pendampingan

  • Konseling
  • Layanan kesehatan
  • Bimbingan sosial dan rohani
  • Advokasi
  • Bantuan hukum
  • Pendampingan disabilitas

2. Perlindungan

  • Jaminan keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan
  • Penyediaan rumah aman
  • Korban atau saksi bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan

3. Pemulihan korban

  • Melibatkan psikolog, tenaga medis, pemuka agama, dan organisasi pendamping korban
  • Masa pemulihan tidak mengurangi hak pembelajaran dan atau kepegawaian

Baca juga: 7 Tanda Anak Cerdas dan Berpotensi Punya IQ Tinggi

4. Pengenaan sanksi administratif

  • Golongan sanksi
  • Bentuk sanksi
  • Tidak mengenyampingkan peraturan lain
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

 

Konten pilihan untukmu

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.