Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nadiem Minta Perguruan Tinggi Terbuka Bila Terjadi Kekerasan Seksual

Kompas.com - 12/11/2021, 15:37 WIB
Dian Ihsan

Penulis

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim meminta perguruan tinggi dapat terbuka jika terjadi kekerasan seksual.

Maka dari itu, perguruan tinggi sudah saatnya bisa mengubah paradigmanya dalam mengedepankan keterbukaan kepada khalayak luas, khususnya terkait kekerasan seksual.

Baca juga: Nadiem Makarim Minta Korban Kekerasan Seksual di Kampus Buka Suara

"Kita ingin merubah paradigma yang dulunya reputasi baik kampus itu ditentukan dari tidak adanya kasus-kasus seperti ini," ujar Nadiem secara daring lewat YouTube Kemendikbud Ristek, Jumat (12/11/2021).

Selain keterbukaan, Nadiem juga mendorong agar pimpinan perguruan tinggi bisa melakukan investigasi serta memberi hukuman kepada pelaku kekerasan seksual di kampus.

"Kalau tidak ada sanksi, tidak mungkin jera. Jika tidak ada dukungan, berarti perguruan tinggi tidak memprioritaskan keamanan mahasiswa dan dosen dalam kampus," terang dia.

Nadiem akan mengapresiasi bagi perguruan tinggi yang berupaya transparansi dalam membuka kasus kekerasan seksual di kampus.

"Kita akan memberikan cap jempol kepada kampus-kampus yang terbuka, yang menuntaskan investigasi mereka, bukan yang menutup-nutupi. Ini adalah paradigma baru kita sekarang," jelas Nadiem.

3 sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di kampus

Nadiem menyebut ada tiga sanksi yang akan diberikan bagi pelaku kekerasan seksual di kampus.

Baca juga: Nadiem Makarim: Kekerasan Seksual di Kampus Sudah Tingkat Pandemi

"Ada sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat bagi pelaku kekerasan seksual di kampus," ucap dia.

Dia mengatakan, sanksi ringan yang diberikan merujuk kepada Pasal 14 ayat 2, yakni berupa teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus maupun media massa.

Sanksi sedang, kata dia, merujuk pada Pasal 14 ayat 3, yakni pemberhetian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan atau pengurangan hak mahasiswa.

"Di sanksi sedang juga akan diberikan penundaan mengikuti perkuliahan (skors), pencabutan beasiswa, atau pengurangan hak lain," ungkap Nadiem.

Sedangkan sanksi berat merujuk pada Pasal 14 ayat 4. Di sanksi berat ini akan berlaku pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.

"Ada juga pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik (dosen), tenaga pendidik atau warga kampus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas Nadiem.

Nadiem menjelaskan, bagi pelaku kekerasan seksual yang mendapatkan sanksi ringan dan sedang, maka wajib mengikuti program konseling sebelum re-integrasi kampus.

Pembiayaan program konseling yang dijalankan dibebankan pada pelaku kekerasan seksual.

Baca juga: Mendikbud Ristek: 3 Sanksi bagi Pelaku Kekerasan Seksual di Kampus

"Laporan hasil konseling si pelaku kekerasan seksual menjadi dasar bagi pemimpin perguruan tinggi untuk menerbitkan surat, bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com