Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/10/2021, 18:36 WIB
Dian Ihsan

Penulis

KOMPAS.com - Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin memasuki tahun kedua pada akhir Oktober 2021.

Selama 24 bulan perjalanannya, tentu banyak pencapaian yang telah dilakukan, tetapi banyak juga sektor yang masih perlu dioptimalkan.

Baca juga: Guru Besar Unair: Orang Hidup Miskin Bukan karena Malas Kerja

Sebagai Pengamat Politik dari Unair, Fahrul Muzaqqi memberikan nilai moderat dengan skor antara lima hingga enam terhadap capaian kinerja pemerintah sejauh ini.

"Secara keseluruhan saya mengapresiasi kinerjanya walaupun masih di bawah ekspektasi atau harapan," kata dia melansir laman Unair, Senin (25/10/2021).

Dia menilai, keputusan Jokowi yang merangkul pihak oposisi pada jajaran kursi menteri, pada awalnya dinilai sebagai langkah positif untuk memperkuat kinerja pemerintah.

Akan tetapi, dalam implementasinya dia justru melihat progres capaian tidak terlalu istimewa.

"Kekuatan oposisi sekarang ini lemah karena hampir semua pro kepada pemerintah. Namun, besarnya jumlah yang pro itu ternyata tidak menghasilkan kekuatan dan hasil kerja yang signifikan," ungkap dia.

Selain itu, berkaca pada laporan The Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia saat ini justru menunjukkan penurunan skor yang sebelumnya 6.43 di tahun sebelumnya menjadi 6.3.

"Angka itu menempatkan Indonesia berada di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. Padahal, dengan besarnya kekuatan pemerintah sekarang harusnya kita bisa mencapai skor lebih tinggi," ucapnya.

Pencapaian baik kinerja Jokowi-Ma'ruf

Salah satu capaian yang dianggapnya baik adalah penanganan pandemi Covid-19.

Baca juga: Unpad Mulai Jalani PTM Terbatas

Pemberlakuan PSBB yang ketat, beralih dengan PPKM yang dilonggarkan menggunakan level, hingga percepatan vaksinasi menurutnya sangat efektif untuk menekan laju angka penyebaran Covid-19.

"Yang menjadi PR selanjutnya adalah bagaimana pemerintah perlu mengantisipasi terjadinya banyak kerumunan di akhir tahun nanti dan mempersiapkan pemulihan ekonomi," ucap Dosen Ilmu Politik asal Jepara ini.

Tidak bisa dipungkiri pandemi Covid-19 juga berdampak besar pada perekonomian dan membengkaknya hutang negara.

Kondisi itu, menurut dia menjadi tantangan krusial bagi pemerintahan Jokowi.

Dia menegaskan, pemerintah perlu segera menyeimbangkan kapasitas anggaran negara dengan kemerosotan ekonomi yang dialami oleh masyarakat menengah ke bawah.

"Ini membuat dilema, karena anggaran bantuan selama pandemi membuat hutang semakin melimpah, akan tetapi jika tak ada bantuan perputaran ekonomi masyarakat menengah ke bawah jadi lambat dan jadi problem baru. Jadi, pemerintah perlu susun formula yang lebih bagus untuk menyeimbangkan keduanya," tegasnya.

Ketika hutang Indonesia semakin membengkak, Fahrul menyebut hal itu bisa menjadi beban yang lebih berat bagi pemerintahan 2024 mendatang, mengingat pemerintahan akan diisi oleh orang baru.

"Kalau problem ini semakin memberatkan anggaran negara, nanti yang diwariskan Jokowi kepada pemimpin baru justru bukan banyak capaian tetapi banyak beban," jelas dia.

Baca juga: Pakar Media Unair: Konten Kisah Kemiskinan Langgar Etika

Ke depannya, dia berharap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf mampu melakukan akselerasi kerja pada semua sektor di sisa tiga tahun terakhirnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com