Kompas.com - 24/10/2021, 12:19 WIB
Ilustrasi kekerasan seksual. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANIlustrasi kekerasan seksual.
|

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim pernah mengungkapkan tiga dosa besar di dunia pendidikan. Tiga hal tersebut adalah intoleransi, kekerasan seksual dan perundungan.

Terkait isu kekerasan seksual di lingkungan kampus menjadi tema diskusi akademisi di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Dosen sekaligus Pakar Hukum dan Gender Dwi Rahayu Kristianti mengungkapkan, kekerasan seksual di kampus merupakan problem yang sangat nyata.

Dia mengaku pernah juga menjadi korban selama mengajar di FH Unair. Pelaku kerap menguntitnya dan memburu data pribadinya.

Baca juga: 48 Mahasiswa Ikuti Stanford University Innovation Fellows 2021

Korban kekerasan seksual takut angkat bicara

Perempuan yang akrab disapa Yeyen ini mengatakan, korban atau penyintas dari kekerasan seksual di kampus memiliki relasi kuasa yang lebih rendah dengan pelaku.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Contohnya adalah mahasiswa dilecehkan dosen. Inilah yang menjadi alasan mengapa pelaku acapkali enggan atau takut angkat bicara

Respon yang seringkali didapat terkait masalah ini adalah korban harus lebih berhati-hati dan waspada terhadap kekerasan seksual. Menurutnya logika ini terbalik.

"Hal itu menyebabkan korban yang harus berhati-hati. Tetapi kenapa tidak pelaku yang dilarang melakukan kekerasan seksual?," beber Yeyen seperti dikutip dari laman Unair, Minggu (24/10/2021).

Baca juga: Universitas Brawijaya Peringkat Tiga Kampus Terbaik Versi 4ICU 2021

Sistem hukum masih minim prespektif korban

Alumni Flinders University itu menambahkan, kondisi ini kembali diperparah oleh sistem hukum Indonesia yang masih minim perspektif korban.

Yeyen menyampaikan, KUHP yang dari masa kolonial hanya mengakui jenis-jenis kekerasan seksual secara terbatas dan mendegradasi kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Upaya lex specialis yakni RUU PKS juga masih mangkrak di DPR hingga saat ini.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.