Kompas.com - 20/10/2021, 06:21 WIB
Ilustrasi perguruan tinggi ShutterstockIlustrasi perguruan tinggi
|
Editor Dian Ihsan

KOMPAS.com - Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menegaskan bahwa UNJ tetap akan berupaya mengubah Pedoman Pengusulan Penganugerahan Doktor Kehormatan atau Doktor Honoris Causa.

Pedoman ini sebelumnya disahkan dalam rapat pleno Senat UNJ pada 10 Maret 2021 silam. Langkah ini menuai penolakan dari Aliansi Dosen UNJ.

Perwakilan Presidium Aliansi Dosen UNJ yang terdiri dari Ubedilah Badrun, Abdhil Mughis Mudhofir, Abdi Rahmat, Rakhmat Hidayat menyatakan, pihaknya tetap menolak perubahan aturan pemberian gelar doktor kehormatan yang telah disepakati pada rapat pleno Senat UNJ dengan beberapa alasan.

Baca juga: BNN Jabar Ajak Kampus Waspadai Bahaya Narkoba Jenis NPS

Argumen UNJ salah dan tidak utuh

Presidium Aliansi Dosen UNJ menerangkan, argumen UNJ yang menyatakan bahwa pedoman yang telah dibuat tidak berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 27 dan Permenristekdikti Nomor 65 Tahun 2016 adalah argumen yang salah dan tidak utuh dalam memahami pasal 27 UU Nomor 12 tahun 2012.

"Kami menilai Rektor hanya mengambil ayat 1 saja. Padahal, dalam pasal 27 itu ada ayat 2 yang berbunyi bahwa 'ketentuan lebih lanjut mengenai gelar doktor kehormatan diatur dalam Peraturan Menteri (Permen)'," kata Presidium Aliansi Dosen UNJ dalam keterangan resminya, Selasa (19/10/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam Permenristekdikti Nomor 65 Tahun 2016 pasal 2 ayat 3 disebutkan bahwa tata cara dan syarat pemberian gelar doktor kehormatan diatur oleh masing-masing perguruan tinggi

"Jadi sesungguhnya Pedoman Pemberian Gelar Dr HC itu memiliki dasar hukum yang kuat karena sesuai pasal 2 ayat 3 Permenristekdikti 2016 dan pasal 27 ayat 2 UU No 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang mewajibkan kampus membuat aturan pemberian gelar Dr HC itu," ungkapnya.

Baca juga: Ezi Masdia Putri Raih Gelar Doktor Termuda Usia 26 Tahun di Unand

Keputusan rapat pleno adalah aturan yang sah

Menurut Presidium Aliansi Dosen UNJ, pedoman penganugerahan gelar Doktor Kehormatan itu adalah aturan yang sah yang berlaku di UNJ dan sudah diputuskan dalam Rapat Pleno Senat Universitas. 

Dalam Rapat Pleno Senat Universitas tanggal 10 Maret 2021 silam juga menghasilkan ketentuan baru. Keputusan ini tercantum pada poin ke-3 dalam bab persyaratan.

Dalam Pedoman Penganugerahan gelar Doktor Kehormatan menyatakan bahwa UNJ tidak memberikan gelar Dr HC kepada pejabat.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.