Kompas.com - 10/10/2021, 15:26 WIB
Warga menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) kesehatan saat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Bandung di TPS 10, Desa Pangauban, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/12/2020). KPU Kabupaten Bandung melaksanakan pemungutan suara pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung 2020 dari jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 2.356.412 pemilih pada 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/wsj. ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBIWarga menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) kesehatan saat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Bandung di TPS 10, Desa Pangauban, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/12/2020). KPU Kabupaten Bandung melaksanakan pemungutan suara pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung 2020 dari jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 2.356.412 pemilih pada 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/wsj.
|
Editor Dian Ihsan

KOMPAS.com - Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang akan dilaksanakan secara serentak.

Hal ini masih dibahas lebih lanjut oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pesta demokrasi 2024 mendatang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pasalnya KPU merencanakan pemilihan Presiden Wakil Presiden dan calon legislatif DPR-DPRD dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dilaksanakan pada tahun yang sama.

Rencananya pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan calon legislatif DPR-DPRD akan dihelat pada awal/ pertengahan tahun 2024. Sedangkan, pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota digelar pada akhir tahun 2024.

Baca juga: Ini Besaran Gaji dan Tunjangan yang Diperoleh PPPK Guru

Pemilu serentak adalah pilihan baik

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riewanto memberikan pendapatnya tentang rencana terhadap rencana KPU tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurutnya, pelaksanaan Pemilu serentak adalah pilihan yang baik. Jika dilihat dari perspektif Pemilu, biaya yang dikeluarkan untuk menggelar Pemilu serentak bisa murah dan tingkat kebosanan pemilih menjadi rendah.

"Jika dalam perspektif kongruen sistem pemerintahan itu jauh lebih stabil. Karena dengan Pemilu serentak memungkinkan pemerintah terbentuk secara bersamaan antara Presiden-Wakil Presiden, DPR, DPRD kemudian pemilihan kepala daerah dalam satu tahun," terang Agus Riewanto seperti dikutip dari situs resmi UNS, Minggu (10/10/2021).

Namun dengan pelaksanaan Pemilu serentak, Agus Riewanto juga mewanti-wanti agar kejadian meninggalnya ratusan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada Pemilu 2019 lalu tidak terulang lagi di tahun 2024 mendatang.

KPU perlu menyiapkan skema lebih sederhana

Dia menyarankan, KPU sebaiknya menyiapkan skema dan teknis Pemilu yang lebih sederhana. Seperti ukuran surat suara diperkecil dan formulir penghitungan suara oleh Panwaslu disederhanakan.

Baca juga: Begini Tips Mahasiswa Unair Berhasil Lolos IISMA ke Hungaria

Selain itu metode penghitungan suara juga bisa dilakukan dengan e-counting agar tidak menyulitkan dan tidak terjadi kelelahan pada petugas Panwaslu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.