Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar Hukum UGM: Amandemen UUD 1945 Belum Perlu Dilakukan

Kompas.com - 30/08/2021, 12:12 WIB
Dian Ihsan

Penulis

KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu mengaku, anggota MPR RI tidak perlu melakukan amandemen UUD 1945.

Sebab, dari sisi hukum tata negara saat ini tidak ada hal yang mendesak untuk dilakukan pengaturan ulang soal konstitusi negara tersebut.

Baca juga: Guru Besar Unair: Bahan Herbal Ini Punya Manfaat Besar bagi Kesehatan

Justru, menurut dia, jika dipaksakan dan sering terjadi amandemen menyebabkan negara tidak pernah akan stabil baik dalam sisi hukum maupun politik.

"Setiap negara yang terlalu sering mengubah konstitusinya akan mengakibatkan negara tidak akan pernah stabil. Hal ini disebabkan fondasi dasar negara itu sering diubah-ubah maka bangunan negara selalu akan bergeser. Padahal, untuk dapat stabil diperlukan waktu panjang," ucap dia melansir laman UGM, Senin (30/8/2021).

Dosen Fakultas Hukum UGM ini menyatakan, secara filosofis, UUD 1945 merupakan kontrak dasar hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah serta antar para pemegang kekuasaan negara.

Oleh karena itu, UUD merupakan kontrak jangka panjang dalam penyelenggaraan negara bukan untuk kepentingan waktu sesaat.

Jika UUD diubah hanya untuk memenuhi hasrat sesaat, dia menegaskan, pasti UUD akan detail dan tidak long lasting.

Dia mencontohkan pengalaman Carlos Menem di Argentina.

"Dia berhasil mengubah UUD untuk melanggengkan kekuasaannya selama 3 periode tetapi tetap saja akhirnya terjadi kekacauan dan kemudian UUD Argentina diubah lagi dengan mengembalikan ke posisi semula," jelas dia.

Dia menyatakan, konstruksi amandemen UUD 1945 sekarang ini memang lebih condong dikuasai partai politik, khususnya berkaitan dengan keputusan akhir melakukan amandemen.

Baca juga: Pakar UGM: Mural sebagai Media Kritik Sosial Hadapi Tantangan

Mekanismenya, lembaga negara atau alat negara manapun dapat mengajukan permintaan amandemen UUD kepada MPR. MPR akan menelaah dan diputuskan dalam rapat paripurna MPR.

Padahal, anggota MPR datang dari DPR dan DPD.

"Jika kemudian seluruh anggota DPR yang semuanya berasal dari parpol menyetujuinya maka proses amandemen pasti terjadi," tegas dia.

Padahal, menurutnya, saat ini dari aspek hukum tata negara, tidak ada hal mendesak untuk dilakukan amandemen.

Namun, dari aspek politik bisa saja kemungkinan terjadi.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com