Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Refleksi Diskusi Daring Publik UMJ: Sudahkah Kita Merdeka?

Kompas.com - 22/08/2021, 10:15 WIB
Yohanes Enggar Harususilo

Penulis

KOMPAS.com - Memperingati HUT ke-76 Kemerdekaan RI, Program Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Muhammadiyah Jakarta( UMJ) menggelar diskusi publik "Refleksi 76 Tahun Kemerdekaan RI: Sudahkah Kita Merdeka? (20/8/2021).

Dalam diskusi mengemuka, sejumlah indikator seperti merdeka dari ketergantungan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dalam akses keadilan dan merdeka dalam melaksanaan HAM mengalami kemunduran.

"Kemerdekaan dengan perspektif kemandirian mengatakan bahwa kemajuan pada berbagai sektor telah mendorong kemampuan meningkatkan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan domestik," ungkap Ketua MPR Bambang Soesatyo.

"Namun, tidak menafikan masih ada beberapa sektor penting dimana tingkat ketergantungan kita masih cukup tinggi," tambahnya lagi.

Mengutip data Badan Pusat Statistik, Bangsoet menyampaikan, periode Januari sampai Juni 2021 Indonesia melakukan impor pangan hingga Rp 88,21 triliun. Menteri Riset dan Teknologi pada bulan Mei 2020 menyatakan bahwa angka ketergantungan terhadap produk impor bidang kesehatan mencapai 90 persen.

Baca juga: Siswa, Ini Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dalam Berbagai Aspek

"Sebagaimana kita pahami bersama sektor pangan dan kesehatan adalah sektor yang sangat vital. Bukan hanya karena menjadi kebutuhan primer yang wajib dipenuhi tetapi juga karena sangat berpengaruh terhadap sektor-sektor lainnya apalagi saat ini kita sedang dihadapkan pada masa masa pandemi Covid-19," tambah Bambang.

 

Masih jadi pekerjaan rumah

Kemerdekaan dari kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia. Jumlah penduduk miskin Indonesia per bulan Maret 2021 menurut data BPS adalah sebesar 27,54 juta orang atau meningkat 1,12 juta dari Maret 2020.

Bambang mengatakan, "dengan pandemi Covid-19 yang masih membayangi tentunya angka ini masih mungkin berpotensi naik. Dimana angka pengangguran hingga tahun 2021 diprediksi akan mencapai 12,7 juta."

Kemerdekaan dari kebodohan pada hakikatnya adalah perwujudan amanah konstitusi bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Kita prihatin bahwa menurut survei yang dirilis oleh Program International Student Assessment atau PISA kemampuan pelajar Indonesia pada bulan Desember 2019 menempatkan Indonesia pada peringkat ke 72 dari 77 negara. Masih Tertinggal jauh dari Malaysia di urutan 56 atau bahkan dengan Singapura di urutan kedua," tambah Bambang.

"Kondisi tersebut cukup kontradiktif mengingat konstitusi kita telah memberikan dukungan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendidikan nasional,"

"Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir anggaran untuk pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari total APBN. Namun hasilnya masih belum memuaskan," tegasnya.

Ketua MPR juga menilai tentang memaknai kemerdekaan dari perspektif akses terhadap keadilan yang masih bermasalah. Indeks terhadap keadilan tahun 2019 sebesar 69,6 persen. Ini mengindikasikan cita-cita Indonesia merdeka untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat masih menyisakan persoalan.

"Kondisi ini juga tergambar rendahnya jumlah advokat yang terdaftar di Indonesia yang hingga pertengahan 2019 yang lalu diperkirakan jumlahnya hanya sekitar 50.000 atau kurang dari 1% dari jumlah penduduk Indonesia," tambahnya.

Mengenai memaknai kemerdekaan melalui perspektif perlindungan HAM, Ketua MPR menyatakan meski diakui bahwa telah ada upaya-upaya untuk isu perlindungan HAM sebagai hal prioritas dari aspek legalitas konstitusi yang secara khusus menempatkan HAM dalam satu bab tersendiri Bab 10a yang terdiri dari 10 pasal.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com