Dewan Guru Besar Tolak Statuta UI Baru karena Cacat Formil

KOMPAS.com - Dewan Guru Besar UI menolak peraturan Statuta UI yang baru. Dengan begitu peraturan Statuta UI balik ke aturan yang lama.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Dewan Guru Besar UI, Prof. Harkristuti Karkrisnowo dalam keterangan resminyaa, Senin (26/7/2021).

Baca juga: Rektor UI Ari Kuncoro Akhirnya Lepas Jabatan Wakil Komisaris Utama BRI

"Dalam rangka menjaga martabat dan wibawa UI, Dewan Guru Besar UI memohon kepada Presiden melalui Kemendikbud Ristek untuk tidak berlakukan PP Nomor 75 Tahun 2021, dan kembali pada statuta UI PP Nomor 68 Tahun 2013," kata dia.

Sebagaimana diketahui, pemerintah merevisi Statuta UI dengan aturan yang baru, PP Nomor 75 Tahun 2021. Bunyi aturan itu menegaskan, bahwa rangkap jabatan di BUMN atau BUMD hanya dilarang untuk jabatan direksi.

Sedangkan aturan yang lama PP Nomor 68 Tahun 2013, melarang Rektor UI merangkap jabatan di perusahaan pelat merah.

Dia mengaku, Dewan Guru Besar UI dalam rapat pleno pada Jumat, (23/7/2021) telah memutuskan secara jelas bawah PP Nomor 75 Tahun 2021 terkait Statuta UI memiliki cacat formil.

Lanjut dia menyebut, dalam rapat pleno Dewan Guru Besar UI sudah membahas daftar inventarisasi masalah jika diberlakukan Statuta UI yang terbaru, yakni:

a. Rektor berhak mengangkat/memberhentikan jabatan akademik, termasuk jabatan fungsional peneliti, Lektor Kepala & Guru Besar.

b. Perubahan larangan rangkap jabatan rektor dan wakil rektor dari "pejabat pada BUMN/BUMD" menjadi "Direksi pada BUMN/BUMD".

Baca juga: Profil Lengkap Rektor UI Ari Kuncoro yang Jalani Rangkap Jabatan

c. Menghapus ketentuan bahwa pemilihan Rektor oleh MWA dilakukan oleh panitia yang berasal dari kelompok stakeholder UI dengan persyaratan tertentu, tapi
menyerahkan sepenuhnya pada Majelis Wali Amanat (MWA).