Ekonom IPB: Publik Harus Hentikan "Trade Off" Kesehatan dan Ekonomi

KOMPAS.com - Indonesia saat ini tengah menghadapi lonjakan kasus positif Covid-19. Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona di tengah masyarakat.

Termasuk adanya Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diterapkan hingga 20 Juli mendatang.

Beberapa aturan dalam PPKM Darurat ini antara lain, kegiatan di pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan tutup sementara.

Sedangkan kegiatan di restoran atau rumah makan hanya diperbolehkan delivery atau take away.

Baca juga: KKP Buka Formasi CPNS 2021 Lulusan SUPM/SMA/SMK, Cek Infonya di Sini

Cegah bencana kesehatan dan ekonomi

Dari kacamata dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Iman Sugema, pemberlakukan PPKM Darurat merupakan alternatif yang harus ditempuh untuk mencegah terjadinya bencana kesehatan sekaligus bencana ekonomi.

Dengan kasus konfirmasi positif harian menyentuh angka 30.000, kondisi fasilitas kesehatan mempunyai risiko kolaps karena suplai oksigen dan jumlah tenaga kesehatan yang terbatas.

Pakar Ekonomi Moneter dan Perbankan IPB University ini mengatakan, behavioural economics memegang peranan penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan PPKM Darurat.

Baca juga: Minat Belajar Tinggi, Bahasa Indonesia Disiarkan di Radio Papua Nugini

Format kebijakan nasional PPKM Darurat seyogianya didesain dengan skenario PPKM Darurat plus di level daerah.

"Pemerintah daerah melalui Satgas Covid-19 dapat secara persuasif meyakinkan bahwa stay at home merupakan solusi untuk mengindari bencana. Sekaligus melakukan mekanisme enforcement yang sesuai dengan situasi masyarakat yang riil," terang Iman seperti dikutip dari laman IPB, Selasa (6/7/2021).

Publik harus hentikan trade off ekonomi dan kesehatan

Menurut Iman, pada hakikatnya, setiap individu bersifat risk averse. Sehingga media dapat berperan penting untuk mengamplifikasi informasi secara transparan mengenai kondisi saat ini.