Program Kampus Merdeka Harusnya Dapat Merambah Dunia Politik

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) telah meluncurkan Program Kampus Merdeka dari Merdeka Belajar.

Meski demikian, program tersebut seharusnya tidak hanya berfokus menyalurkan mahasiswa magang di dunia usaha dan industri saja.

Tetapi, mahasiswa juga bisa magang diberbagai sektor. Salah satunya belajar atau mengenal lebih dekat dengan dunia politik.

Baca juga: Komisi X DPR: Guru Honorer Juga Harus Dapat Vaksin

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti usai pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan jajaran sivitas akademika Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jumat (18/6/2021).

"Kita menginisiasi agar dalam Program Kampus Merdeka, magang mahasiswa tidak hanya berorientasi pada dunia usaha dan industri," ujarnya dikutip dari laman DPR RI, Minggu (20/6/2021).

Bisa merambah dunia politik

Akan tetapi program ini juga dapat merambah ke dunia politik dan birokrasi yang menurut Agustina tidak kalah menarik.

Dikatakan, untuk bisa menjadi anggota legislatif, mahasiswa harus melihat langsung di DPR/MPR bagaimana sebenarnya politisi itu bekerja.

Apakah persepsi yang beredar di media sosial itu sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

"Hal ini akan mengubah mindset mereka ketika bisa melihat langsung prakteknya di dunia nyata," tegas Agustina.

Karenanya, ia menekankan agar pola magang mahasiswa dengan konsep Kampus Merdeka ini tidak lagi semata-mata mereka belajar birokrasi mendasar seperti hanya mengantar surat.

Tetapi didorong melatih mental keberanian mereka misalnya dengan mewawancarai pejabat tinggi setingkat Wali Kota, atau Gubernur.

Mahasiswa didorong siap berbagai profesi

Nantinya, banyak yang bisa dieksplorasi dari program Kampus Merdeka ini agar tidak menjadi business as ussual, ini harus menjadi sesuatu yang memang berbeda dan membantu mahasiswa siap terjun ke dunia nyata.

Untuk itulah DPR turun lapangan berdialog dengan para akademisi PTN/PTS, Asosiasi PTN/PTS, perwakilan BEM, juga perwakilan mahasiswa penerima beasiswa.

"Sehingga terjadi komunikasi dua arah melibatkan pihak Dikti dengan para pemangku kepentingan di lapangan terkait masalahnya dan menghasilkan koreksi yang bersifat memperbaiki dan membangun terkait Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka," pungkas Agustina.

Baca juga: Komisi X DPR: Pembelajaran Tatap Muka Juga Tergantung Pemda

Hal sama juga diungkapkan Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki yang mengharapkan agar orientasi mahasiswa tidak mundur menjadi sekedar pekerja tapi sisi konseptornya dan jiwa enterpreneur juga harus dibangun.

Bahkan nantinya mahasiswa juga harus didorong menjadi enterpreneur, peneliti, scientis, dan berbagai profesi lainnya.