Kompas.com - 11/06/2021, 18:22 WIB
Ilustrasi siswa SD ShutterstockIlustrasi siswa SD
Penulis Dian Ihsan
|
Editor Dian Ihsan

KOMPAS.com - Pemerintah berencana memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan atau sekolah. Ketika itu dilakukan, maka akan menambah beban berat sekolah.

Demikian disampaikan oleh Pengamat Pendidikan dari Komnas Pendidikan Andreas Tambah kepada Kompas.com, Kamis (11/6/2021).

Baca juga: Sekolah Dipajaki, Pemerintah Langgar Konstitusi

"Kebijakan sekolah dikenakan PPN, saya rasa sangat membebani sekolah. Tanpa PPN sekolah sudah setor pajak pendapatan 1 persen dari setiap dana yang masuk," ungkap dia.

Dia menyebut, aturan pajak sekolah saat ini sudah sangat cukup.

Alasannya, kata dia, pandemi Covid-19 telah banyak berdampak ke sekolah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi biaya operasional.

Bahkan, sebut dia, sudah ada beberapa yang terancam tutup.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Maka dari itu, dia berharap pemerintah jangan menambah beban baru bagi sekolah.

Khususnya, bagi sekolah kelas menengah ke bawah yang justru lebih banyak kegiatan sosialnya dari pada profit yang diperoleh.

Sementara itu, hingga kini pemerintah belum sanggup mencerdaskan bangsa sendiri tanpa campur tangan swasta.

Seharusnya, lanjut dia, pemerintah harus bisa menopang sekolah swasta, bukan menambah beban lagi.

Halaman:


25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X