Work From Bali Miliki Kelemahan, Ini Penjelasan Pakar UGM

KOMPAS.com - Selama pandemi Covid-19, sektor pariwisata di Bali belum normal seperti sedia kala.

Hal ini tentu menjadi perhatian pemerintah karena Bali menjadi penyumbang devisa cukup besar dari sektor pariwisata.

Baru-baru pemerintah melalui Menko Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan tengah merencanakan program Work From Bali (WFB) bagi aparatur sipil negara (ASN) di Kemenko Bidang Kemaritiman dan tujuh Kementerian atau Lembaga lainnya.

WFB ini dicanangkan untuk mendorong pemulihan ekonomi pariwisata di Bali. Termasuk harapan agar bisa meningkatkan rasa percaya wisatawan domestik sehingga mampu memulihkan sektor pariwisata Bali.

Baca juga: Simak Biaya Kuliah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Jalur SBMPN

Pendapat pakar UGM mengenai Work From Bali

Menanggapi program itu, pakar kebijakan publik, sekaligus Dosen Manajemen Kebijakan Publik (MKP) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) Yogyakarta, Prof. Wahyudi Kumorotomo mengimbau pemerintah lebih mengutamakan program yang mempunyai semangat anggaran.

Wahyudi mengingatkan, bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) terus mengalami pelonjakan.

Anggaran PEN bersadarkan komitmen stimulus dengan UU No. 2 Tahun 2020 yang semula sebesar Rp 450,1 triliun telah meningkat menjadi Rp 677,2 triliun.

Bahkan, pada tahun 2021, volume pembiayaan sudah menginjak angka Rp 971,2 triliun.

Baca juga: Ini Gaya Pembelajaran Mahasiswa UNY Saat Ikuti Program Kampus Mengajar

Pemerintah seharusnya tetap berhemat

Tentu menjadi hal yang positif ketika pemerintah Indonesia merekomendasikan untuk mencegah peningkatan angka pengangguran dan menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Namun, ketika di sisi lain penerimaan negara yang diketahui masih tergolong lemah, maka hal tersebut menjadi sangat penting dalam pengambilan kebijakan.