Human Rights Watch Minta Pemerintah Dunia Bangkit Perbaiki Pendidikan

KOMPAS.com - Human Rights Watch mengaku, pemerintah negara-negara di seluruh dunia seharusnya lekas bertindak guna memulihkan kerusakan yang menimpa pendidikan anak, akibat disrupsi pandemi Covid-19.

Human Rights Watch mencatat, bagaimana penutupan sekolah terjadi akibat pandemi Covid-19, yang hasilnya memberikan dampak bervariasi bagi anak-anak di dunia.

Baca juga: Gapai IPK 4,00 di Undip, Dosen Unsoed Raih 2 Gelar Doktor

Hal itu dikarenakan tidak semua anak memiliki kesempatan terkait akses yang dibutuhkan agar tetap bisa belajar selama pandemi Covid-19.

Peneliti Senior bidang Pendidikan di Human Rights Watch, Elin Martinez mengatakan, selama pandemi Covid-19, banyak pemerintahan yang tidak memiliki kebijakan, sumber daya atau infrastruktur dalam menyelenggaran pembelajaran secara online atau daring.

Padahal, kata dia, jika itu terjadi, maka akan menjamin kesetaraan anak-anak dalam memperoleh pembelajaran.

"Dengan jutaan anak yang kehilangan hak atas pendidikan semasa pandemi, inilah saatnya kita meneguhkan perlindungan terhadap hak itu, dengan cara membangun ulang sistem-sistem pendidikan yang lebih adil dan tangguh," ucap dia dalam keterangan resminya, Rabu (19/5/2021).

Sasaran semua pihak, bilang dia, bukan lagi kembali ke situasai sebelum pandemi Covid-19.

Namun, memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam sistem yang selama ini menghalangi sekolah untuk menjadi lembaga yang terbuka dan bisa menyambut semua anak.

Pada Mei 2021, 26 negara menutup sekolah secara menyeluruh. Adapun 55 negara lain mengizinkan sebagian sekolah buka – hanya di kawasan tertentu atau kelas-kelas tertentu.

Banyak ketinggalan pendidikan

Mengaca pada UNESCO, pandemi diperkirakan telah mengganggu pendidikan dari 90 persen anak usia sekolah di seluruh dunia.

Baca juga: Menteri Pendidikan Era Soeharto, Wiranto Arismunandar Meninggal Dunia