Kompas.com - 15/05/2021, 09:24 WIB
Gedung KPK KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANGedung KPK

KOMPAS.com - Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diwajibkan bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat ramai turut direspon oleh akademisi dari Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada (UGM).

Kepala Pusat Studi Pancasila UGM Profesor Agus Wahyudi, menyebut konten serta intensi tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK perlu dievaluasi.

Meski demikian, menurutnya publik juga tidak bisa langsung percaya dengan teori yang menyebutkan bahwa di balik penyelenggaraan tes ini terdapat persekongkolan lembaga-lembaga pemerintah untuk melemahkan KPK atau secara khusus menarget individu tertentu agar tidak lagi berada di KPK.

Baca juga: Guru Besar UNS: Pegawai KPK Penting Miliki Integritas

“Tidak berarti kita bisa menyetujui pengertian bahwa ada rekayasa atau niat jahat dari penyelenggara apalagi keseluruhan pemerintahan seperti yang dikatakan oleh sejumlah kritikus bahwa lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif berkolaborasi atau bersengkongkol untuk melemahkan KPK,” terangnya dilansir dari laman UGM. 

Menurut Agus, teori konspirasi semacam ini terkadang dianggap paling mudah menjelaskan peristiwa yang rumit atau pelik dan melibatkan aktor-aktor yang tidak terlihat.

“Teori konspirasi adalah teori bagi orang-orang yang malas berpikir serius dan memahami cara bekerja sesuatu secara akurat dan apa adanya,” ucapnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam keterangan resmi KPK, pelaksanaan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan oleh KPK untuk pengalihan status pegawai menjadi ASN dikatakan merupakan amanat dari UU No. 19/2019 dan PP No. 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN serta Peraturan KPK No. 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

Tes ini diselenggarakan oleh KPK bekerja sama dengan BKN dan diikuti sebanyak 1.351 pegawai KPK. Dalam tes ini, sebanyak 75 orang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan TWK.

Sejumlah media massa mengangkat isu ini beserta pandangan sejumlah pihak bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam tes seperti pertanyaan tentang doa qunut atau LGBT dianggap aneh dan tidak normal.

Selain itu, terdapat indikasi kuat bahwa aspek penjaminan mutu untuk konten dan pelaksanaan tes tidak terjaga atau tidak profesional. Agus menilai, diperlukan pengkajian yang serius terhadap instrumen tes ini.

Baca juga: Mahasiswa ITS Bagikan Tips Memulai Bisnis

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X