Kompas.com - 19/04/2021, 16:30 WIB
Pernyataan PGRI terkait PP Nomor 57 Tahun 2021. DOK. PGRIPernyataan PGRI terkait PP Nomor 57 Tahun 2021.
Penulis Dian Ihsan
|
Editor Dian Ihsan

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sedang mengajukan izin prakarsa untuk perubahan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Berkaitan dengan hal itu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengapresiasi dan mendukung penuh rencana Kemendikbud merevisi PP Nomor 57 Tahun 2021.

Baca juga: Mendikbud: Pancasila dan Bahasa Indonesia Tetap Jadi Kurikulum Wajib

"Kami dukung rencana pemerintah revisi PP Nomor 57 Tahun 2021 yang menegaskan secara eksplisit pengalaman nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kurikulum pendidikan," kata Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI, Unifah Rosyidi dalam keterangan resminya, Senin (19/4/2021).

Alasannya, kata dia, karena Pancasila dan Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang wajib dan pondasi dasar menanamkan nilai nasionalisme kepada siswa SD dan menengah, dan juga mahasiswa.

Dia juga memohon agar keberadaan pengawas sekolah dan penilik dikembalikan keberadaannya dalam rencana PP perubahan tentang Standar Nasional Pendidikan.

Karena, hal itu merupakan amanat UU Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya bagian Pengawasan pada BAB XIX pasal 66, dan PP Nomor 19 Tahun 2003 jo PP Nomor 32 tahun 2013 yang selanjutnya diganti dengan PP 57 tahun 2021 yang akan direvisi.

Dia menegaskan, keberadaan pengawas dan penilik sangat dibutuhkan dalam pembinaan managerial satuan pendidikan dan peningkatan kualitas proses pengajaran guru di kelas.

Bahkan, lanjut dia, fungsi perannya harus diperkuat sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten/kota dalam pembinaan peningkatan mutu pendidikan.

Dia menyebut, jabatan pengawas merupakan jenjang karir puncak yang didambakan para guru terbaik di satuan pendidikan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi supervisi, pembinaan manajerial, dan peningkatan kompetensi guru.

"Untuk itu kami memohon pemerintah untuk memasukkan jabatan pengawas dan penilik dalam penyusunan PP Perubahan atas PP Nomor 57 tahun 2021," tutur dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X