Kompas.com - 09/04/2021, 17:20 WIB
Ilustrasi TK ShutterstockIlustrasi TK

KOMPAS.com - Penelitian menyebut seorang anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) cenderung memiliki prestasi yang lebih baik ketimbang anak yang tidak mengikuti PAUD.

Anak yang mengikuti PAUD ditemukan memiliki tingkat drop out dan angka mengulang kelas yang lebih rendah. Dan pada jangka panjang, anak yang mengikuti PAUD memiliki kesejahteraan yang lebih baik.

Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Muhammad Hasbi mengatakan, Direktorat PAUD Kemendikbud tengah mendorong terciptanya PAUD Berkualitas guna menindaklanjuti pesan SDG’s ke empat.

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Baca juga: Uji Coba Sekolah Tatap Muka Jakarta Dimulai, Keputusan di Orangtua

Saat ini baru 41 persen program PAUD Pra SD berhasil diimplementasikan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.

“Kita akan terus dorong komitmen pemerintah daerah untuk menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) juga terbitnya Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota terkait Wajib PAUD Pra SD. Dan ini Pekerjaan Rumah yang berat karena SDG’s memberi waktu tahun 2030 sudah 100 persen anak Sekolah Dasar di Indonesia bersekolah di satuan PAUD,” katanya Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Program PAUD Berkualitas di Badung-Bali pada 8-10 April 2021, seperti dirangkum dari Laman Ruang Guru Paud Kemendikbud.

Program wajib PAUD satu tahun sebelum SD

Dikatakan, untuk mendorong terciptanya PAUD Berkualitas sejumlah strategi telah dilakukan dan disiapkan Direktorat PAUD Kemendikbud.

Baca juga: Pendaftaran 8 Sekolah Kedinasan 2021 Dibuka, Lulusan Jadi CPNS

Pertama, membuat program wajib PAUD Pra Sekolah Dasar guna menindaklanjuti pesan SDG’s ke empat. Saat ini baru 41 persen program PAUD Pra SD ini berhasil di implementasikan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.

Program kedua adalah mendorong Program 1 Desa 1 PAUD dapat ditingkatkan partisipasinya. Di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) masih banyak desa yang belum memiliki PAUD.

“Baru 72 persen Desa di Indonesia ini memiliki PAUD. Artinya saat ini masih ada 22.000 Desa di Indonesia yang belum memiliki PAUD. Ini tantangan besar tentunya. Direktorat PAUD terus berkoordinasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal agar Desa yang belum memiliki PAUD dapat akses program PAUD,” katanya.

Selanjutnya, pengembangan PAUD Holistik Integratif akan lebih banyak dikembangkan agar seluruh satuan PAUD memosisikan diri sebagai pusat intervensi tumbuh kembang anak.

Sehingga Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama, Dinas PPPA dan Dinas Sosial mempunyai data yang sama terkait data anak yang sudah diintervensi dengan pendekatan PAUD holistik integratif.

Baca juga: Belajar dari Orangtua Jepang Cara Menanamkan Disiplin pada Anak

Hal ini bertujuan agar anak mendapatkan hak atas 5 kebutuhan esensialnya terkait dengan kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan dan perlindungan.

Direktorat PAUD juga mengajak untuk melakukan beberapa gerakan PAUD. Pertama adalah gerakan menuju PAUD berkualitas yang menyelenggarakan layanan PAUD holistik integratif.

"Selain itu saya juga mengajak melakukan gerakan satu data untuk PAUD Indonesia. Gerakan The Source Sharing atau berbagi sumber daya antara pendidikan formal dan pendidikan nonformal," kata dia.

Dimulai tahun ajaran baru 2021

Dirangkum dari sumber yang sama, sejumlah Pemerintah Daerah Tingkat 1 dan 2 di Indonesia kini sudah mulai menerapkan kebijakan wajib mengikuti jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selama satu tahun sebagai prasyarat seorang anak masuk ke Sekolah Dasar.

Satuan pendidikan PAUD yang dimaksud seperti Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Raudatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Taman Pendidikan Alquran (TPA), Taman Penitipan Anak dan satuan PAUD sejenis.

Baca juga: Mengenal Ikigai, Rahasia Etos Kerja Tinggi dan Karier Cemerlang ala Jepang

"Tahun ini DKI Jakarta sudah menerapkan wajib PAUD Satu Tahun para SD untuk anak-anak berusia 5-6 tahun. Kebijakan tersebut akan dimulai pada tahun ajaran baru 2021/2022. Artinya tahun ini, Pemprov DKI mewajibkan anak mengikuti pendidikan pra-sekolah atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) minimum 1 tahun sebelum masuk ke jenjang sekolah dasar,” kata Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman.

Saat ini, lanjutnya, Dinas Pendidikan juga akan terus berupaya memperkuat kebijakan untuk memperluas akses layanan PAUD berkualitas di seluruh wilayah Jakarta.

Pembinaan berkelanjutan juga akan dilaksanakan untuk menjamin terlaksananya layanan PAUD yang berkualitas di Ibu Kota.

Suharti menjelaskan, kebijakan ini sangat penting untuk masa depan anak-anak. Sebab, PAUD sangat berperan dalam membantu tumbuh kembang anak.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.