Kompas.com - 09/04/2021, 14:54 WIB
Seorang siswa SDN Pondok Kelapa 05 Pagi tengah mencuci tangan usai kegiatan uji coba sekolah tatap muka di Jakarta Timur, Rabu (7/4/2021). Theresia Ruth Simanjuntak/Kompas.comSeorang siswa SDN Pondok Kelapa 05 Pagi tengah mencuci tangan usai kegiatan uji coba sekolah tatap muka di Jakarta Timur, Rabu (7/4/2021).

KOMPAS.com - Upaya pemerintah bisa melaksanakan sekolah tatap muka, terus dikejar melalui vaksinasi guru dan tenaga kependidikan.

Meski sekolah sudah bisa tatap muka dengan syarat, semua guru telah divaksin namun Kemendikbud mengingatkan sekolah bisa ditutup sewaktu-waktu.

Dengan catatan, apabila ditemukan kasus covid-19 saat pelaksanaan tatap muka secara terbatas. Maka, sekolah harus ditutup minimal 3 X 24 jam.

"Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) disebutkan, jika ada penularan covid di satuan pendidikan, maka minimal 3 kali 24 jam, sekolah itu harus di-lockdown, istilahnya ditutup," kata Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud, Jumeri, dalam webinar Bincang Pendidikan, Kamis, (8/4/2021)

Baca juga: Uji Coba Sekolah Tatap Muka Jakarta Dimulai, Keputusan di Orangtua

Jika sudah mendapati 1 kasus Covid 19, sekolah perlu berkoordinasi dengan para pihak terkait, seperti dinas kesehatan (dinkes), dinas pendidikan (disdik) serta puskesmas ketika terjadi kasus covid-19 di sekolah. Hal ini dilakukan agar ada penanganan yang baik guna mencegah terjadinya klaster covid-19 di sekolah.

Dengan begitu, nantinya sekolah melakukan penangan yang baik pula. Mulai dari pembersihan hingga penyemprotan disinfektan.

"Dilakukan pembersihan, pencucian dan disinfeksi untuk bisa memastikan bahwa sekolah tidak bisa digunakan sementara. Kepada yang sakit ditangani dengan baik," ujarnya.

Lebih lanjut, Jumeri menginginkan semua satuan pendidikan memenuhi daftar periksa guna menjaga protokol kesehatan ketika dilakukan tatap muka terbatas. Hal tersebut adalah wajib sekaligus mengurangi potensi penularan virus korona di sekolah.

"Ketika sekolah itu terjadi klaster sebenarnya umumnya terjadi pelanggaran prokes. Tidak hati-hati, tidak sungguh-sungguh dalam menjaga prokes," kata dia.

Baca juga: Ini Biaya Kuliah di Universitas Indonesia 2021 Program S1 Reguler

Dari laporan Kemendikbud, saat ini yang sudah melapor daftar periksa dari 432 ribu sekolah, sudah lapor 238 ribu sekolah atau sebesar 60 persen.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X