Kompas.com - 30/03/2021, 17:43 WIB
Siswa-siswi kelas I SDN Kepanjenlor-2 Kota Blitar mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM), Senin (22/3/2021) KOMPAS.COM/ASIP HASANISiswa-siswi kelas I SDN Kepanjenlor-2 Kota Blitar mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM), Senin (22/3/2021)

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta sekolah menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas selambat-lambatnya tahun ajaran dan tahun akademik baru 2021.

Itu artinya, bila mengikuti siklus tahun ajaran baru yang ada, layanan pembelajatan tatap muka terbatas (PTM) tahun ajaran 2021/2022 akan mulai dilaksanakan sekitar pertengahan Juli 2021.

Penegasan ini disampaikan Mendikbud Nadiem Makarim dalam pengumuman Surat Keputusan Bersama Empat Menteri (SKB 4 Menteri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang disampaikan hari ini (30/3/2021).

Kementerian yang terlibat dalam keputusan bersama ini meliputi; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Agama (Menag).

Menurut Mendikbud, kewajiban sekolah untuk memberikan layanan PTM perlu dipenuhi karena orangtua berhak memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh.

Baca juga: Sekolah Tatap Muka 2021, Berikut Pesan 4 Menteri

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut Mendikbud menjelaskan, sekolah juga  wajib memenuhi daftar periksa sebelum memulai layanan pembelajaran tatap muka terbatas selambat-lambatnya tahun ajaran dan tahun akademik baru.

Pembelajaran tatap muka terbatas nantinya juga dapat dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh agar kesehatan dan keselamatan warga pendidikan dapat terus menjadi prioritas.

Jika terdapat kasus konfirmasi Covid-19, maka para pemangku wajib melakukan penanganan kasus dan dapat segera menghentikan sementara PTM terbatas di satuan pendidikan.

Sementara itu, pemda melalui dinas pendidikan dan dinas kesehatan harus memastikan pemenuhan daftar periksa di setiap satuan pendidikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan PTM terbatas di satuan pendidikan.

Kemudian, dinas perhubungan perlu memastikan adanya akses transportasi yang aman ke dan dari satuan pendidikan.

Pemda bersama dengan Satgas Covid-19 daerah melakukan testing jika ditemukan warga satuan pendidikan yang bergejala dan melakukan tracing jika ditemukan kasus konfirmasi positif serta, menutup sementara pembelajaran tatap muka terbatas ketika ditemukan kasus konfirmasi Covid-19.

“Kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan adalah kunci,” tegas Mendikbud Nadiem Makarim.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X