Kompas.com - 30/03/2021, 14:20 WIB
SKB 4 Menteri terkait rencana tatap muka terbatas setelah seluruh tenaga pendidik mendapatkan vaksin, Selasa (30/3/2021). Tangkap layar Youtube KemendikbudSKB 4 Menteri terkait rencana tatap muka terbatas setelah seluruh tenaga pendidik mendapatkan vaksin, Selasa (30/3/2021).

KOMPAS.com- Setelah lebih dari satu tahun siswa melakukan belajar di rumah, pemerintah mengeluarkan aturan terkait rencana tatap muka terbatas.

Adanya vaksinasi bagi tenaga pendidik menjadi akselerasi rencana pembelajaran tatap muka agar bisa segera terealisasi.

Aturan yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri itu menyatakan, tiap sekolah wajib memberikan layanan belajar tatap muka terbatas setelah seluruh pendidik dan tenaga kependidikan menerima vaksin Covid-19.

Baca juga: Dana BOS 2021, Mendikbud Nadiem: Gunakan untuk Persiapan Tatap Muka

SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Keputusan bersama 4 Menteri

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebutkan, keputusan SKB 4 Menteri ini mewajibkan sekolah memberikan layanan tatap muka setelah proses vaksinasi pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan suatu sekolah sudah lengkap.

"Mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan tatap muka terbatas. Tapi tetap ada opsi PJJ karena untuk menerapkan protokol kesehatan, maksimal hanya 50 persen dari jumlah siswa. Mau tidak mau,selesai vaksinasi ada opsi tatap muka terbatas. Selain itu harus melalui sistem rotasi, tatap muka dan PJJ," terang Nadiem dalam pemaparan SKB 4 Menteri yang disiarkan langsung di kanal Youtube Kemdikbud, Selasa (30/3/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Targetkan 17,9 Juta Siswa, Ini Cara Daftar KIP Sekolah SD-SMA 2021

Dalam paparannya, Mendikbud juga mengungkapkan poin kedua dalam SKB 4 Menteri ini. Yakni tatap muka terbatas ini harus melalui persetujuan tiap orangtua atau wali murid.

"Orangtua boleh memilih, berhak dan bebas bagi anaknya apakah mau melakukan tatap muka atau PJJ," imbuh Nadiem.

Sekolah bisa ditutup kembali jika

Dalam pelaksanaan tatap muka terbatas, lanjut Nadiem, sekolah harus melengkapi check list yang sudah tersedia.

Nadiem menegaskan, meski tatap muka terbatas wajib dilakukan satuan pendidikan. Ada kondisi-kondisi yang mengharuskan pembelajaran dihentikan, yakni:

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X