Anggaran Dana BOS 2021 Menurun, Ini Kata Mendikbud Nadiem Makarim

KOMPAS.com- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BPS) pada 2021. Namun jumlahnya turun dibandingkan 2020.

"Di tahun 2021 kita menyediakan dana BOS kepada 216.000 satuan pendidikan dengan alokasi sebesar Rp 52,5 triliun," kata Mendikbud Nadiem Makarim dilansir dari laman Youtube Kemendikbud saat konferensi pers daring dengan tajuk Sosialisasi Kebijakan BOS dan DAK Fisik 2021, Kamis (25/2/2021).

Sementara di tahun lalu, alokasi untuk dana BOS mencapai Rp54,32 triliun. Nadiem mengatakan dalam penggunaannya dana BOS tahun ini terdapat perubahan.

Antara lain, penyaluran dana BOS tidak lagi diberikan berdasarkan jumlah murid di sekolah. Melainkan, melihat kondisi wilayah sekolah di satu wilayah tersebut.

Baca juga: Dana BOS 2021, Mendikbud Nadiem: Gunakan untuk Persiapan Tatap Muka

"Sehingga ada diferensiasi antar area, setiap kabupaten dan daerah, sekolah itu ada variasinya. Jadinya nilai satuan biayanya berubah," kata dia.

Dana Bos masih boleh digunakan secara fleksibel. Utamanya, untuk mempermudah kebutuhan masing-masing sekolah di tengah pandemi.

"Dan yang ketiga adalah pelaporan BOS ini dilakukan secara daring. Jadi kita ada transformasi metode pelaporan," sebut Nadiem.

Ia mengatakan, perbedaan alokasi dana BOS tiap sekolah memperhitungkan beberapa faktor seperti indeks kemahalan daerah dan kesulitan akses untuk mencapai sekolah tersebut.

Sebab, Indonesia memiliki berbagai macam daerah yang kebutuhannya tidak sama satu dengan lainnya. Bisa jadi, daerah tertentu membutuhkan biaya lebih tinggi dari daerah lainnya.

Baca juga: PGRI: Vaksinasi Guru Mempercepat Pembelajaran Tatap Muka

"Sekarang bayangkan, sebelumnya kita tidak mengambil faktor bahwa untuk membangun sesuatu di daerah tertentu bisa saja 1,5 kali lebih mahal dari daerah lainnya, sehingga sekolah di daerah terluar, tertinggal mereka yang paling dirugikan," kata Nadiem.

Ia mencontohkan peningkatan dana BOS di daerah tertentu bisa meningkat cukup drastis. Misalnya, di Kabupaten Timur Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur (NTT) meningkat 5-6 persen lebih besar dari tahun sebelumnya.

Selain itu, di Kepulauan Aru, Maluku biaya distribusi logistik dan konstruksi diperhitungkan dalam pemberian dana BOS. Peningkatan di Kepulauan Aru, kata Nadiem meningkat cukup dramatis yakni sekitar 40-50 persen.

Contoh lainnya di Kabupaten Intan Jaya Papua, di SD YPKK Sanepa dana BOS naik 117 persen. Sekolah-sekolah lain di kabupaten tersebut juga mengalami kenaikan dana BOS lebih dari 100 persen.

Baca juga: BUMN Bank Mandiri Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA, D3, S1-S2

"Sehingga terbesar nanti sekolah di daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan) kebutuhan finansial lebih mahal, logistik mahal, tapi tidak ada kinsiderasi dari sisi kebijakan. Makanya, kami berusaha terus bagi wilayah yang paling jauh dengan biaya logististik supply dasarnya tertinggi," kata dia.

Ia mengatakan, jika dulu dana BOS per siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) dipukul rata yakni Rp 900.000 kini bisa berubah per siswa. Paling mahal, siswa bisa mendapat Rp 1,9 juta.

Nadiem menjelaskan dana BOS per siswa dihitung berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran.

"Kemudian SMP, dulu Rp 1,1 juta kini terendah segitu tertinggi Rp 2,4 juta. Lalu SMA terendah Rp 1,5 tertinggi Rp 3,4 juta. SMK Rp 1,6 juta, tertinggi Rp 3,7 juta dan SLB semula Rp 3,5 juta kini bisa saja mencapai Rp 7,9 juta, tergantung diferensiasi yang afirmatif," kata dia.

Baca juga: 4 Syarat Madrasah Swasta Mendapatkan Dana BOS