Kompas.com - 11/02/2021, 17:25 WIB
Nadiem saat mengunjungi SMPN 14 Kab.Sorong DOK.KemendikbudNadiem saat mengunjungi SMPN 14 Kab.Sorong

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, mulai tahun 2021 besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler antardaerah tidak akan lagi sama.

Besarnya Dana BOS, jelas Nadiem, akan menyesuaikan sejumlah faktor penentu yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah guna mendukung percepatan pendidikan di sekolah-sekolah di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

“Penyesuaian besaran Dana BOS Reguler dilakukan demi mendukung percepatan pendidikan di sekolah-sekolah yang berada di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal," papar Nadiem saat berdiskusi dengan warga sekolah di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kabupaten Sorong, seperti dilansir laman Kemendikbud, Kamis (11/2/2021).

Baca juga: Mendikbud Nadiem: Ini Syarat Kelulusan Pengganti Ujian Nasional 2021

Ia menjelaskan, Dana BOS bakal dihitung berdasarkan jumlah siswa dikalikan satuan biaya yang ditetapkan Kemendikbud. Meski begitu, ada pengecualian bagi sekolah di daerah 3T.

“Bagi sekolah di daerah 3T, meskipun siswanya kurang dari 60 orang, jumlah siswa tetap dihitung 60 orang,” imbuh dia.

Dengan adanya regulasi baru tersebut, kata Nadiem, Kabupaten Sorong dipastikan bakal mendapatkan kenaikan Dana BOS Reguler lebih dari 30 persen. Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua, misalnya, juga akan menerima kenaikan tiga kali dari yang didapatkan pada tahun lalu.

"Dana BOS Reguler di daerah 3T akan lebih besar dari daerah lain. Paling tinggi, ada yang mendapat tiga kali dari yang didapatkan pada tahun 2020. Kebijakan ini diambil sebagai salah satu upaya pemerataan pendidikan," ujarnya.

Baca juga: SKB 3 Menteri: Sekolah Negeri Wajib Cabut Aturan Seragam Keagamaan

Kebijakan penyesuaian besaran Dana BOS, jelas Nadiem, merupakan lanjutan transformasi pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh Kemendikbud dan menjadi prioritas kerja pada 2021.

Tak ada batasan usia bagi guru honorer ikut seleksi PPPK

Selain membahas Dana BOS, dalam kesempatan yang sama Nadiem kembali memaparkan tentang seleksi PPPK untuk menyelesaikan masalah kekurangan guru, dan kesejahteraan guru honorer di berbagai daerah.

"Kita berikan kesempatan yang adil dan demokratis bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi PPPK. Guru honorer tidak lagi harus antre menjadi PPPK dan tidak ada batasan usia untuk ikut seleksi,” paparnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X