Pakar UGM: PPKM Jilid II Tak Efektif Turunkan Kasus Covid-19

KOMPAS.com - Pemerintah masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) agar bisa menekan laju pertambahan kasus Covid-19.

Namun beberapa pihak menilai jika langkah ini sebenarnya kurang efektif karena mobilitas masyarakat tidak terlalu berubah.

Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), dr. Citra Indriani, MPH menyebutkan, implementasi pembatasan kegiatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 harus lebih dipertegas dan dilaksanakan secara konsisten.

Kebijakan ini diharapkan dapat menekan laju penularan Covid-19 di masyarakat.

PPKM jilid II dinilai tidak efektif

Menurut dr. Citra, pemberlakukan PPKM II dari berbagai kajian memang dinilai tidak efektif karena mobilitas masyarakat tidak terlalu berubah.

"Mobilitas masyarakat, masih saja tinggi. Karenanya implementasi di lapangan akan kebijakan PPKM perlu lebih diperketat lagi," terang dr Citra dalam siaran pers dari UGM kepada Kompas.com, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Ini Panduan Jika Mahasiswa Terkonfirmasi Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Pelaksanaan PPKM jilid II, lanjut dr. Citra, diharapkan dapat menurunkan kasus Covid-19 di tanah air.

Namun sayangnya, fakta di lapangan berkata lain. Angka kasus tetap tinggi lebih dari 10 ribu kasus terjadi meskipun kebijakan PPKM II masih berlangsung.

"Akan tetapi PPKM II ini tetap ada andil dalam mencegah transmisi Covid-19 sebab jika tidak diterapkan bisa jadi kasusnya naik diangka 20 ribuan. Saat pembatasan tidak dilakukan justru makin tidak terkontrol," urainya.

Protokol kesehatan tetap tegas

Dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) UGM ini menegaskan, pemerintah perlu mengimbangi pelaksanaan PPKM dengan terus mendisiplinkan soal protokol kesehatan.

Baca juga: 25 Relawan Vaksin Positif Covid-19, Begini Penjelasan Guru Besar Unpad

"Pelaksanaan PPKM akan berhasil tak hanya dengan memperketat implementasi di lapangan saja. Tapi juga dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) secara disiplin," tegas Citra.

Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPKM dan prokes. Berbagai pihak harus terus melaksanakan promosi kesehatan di masyarakat.

"Karatina wilayah atau lockdown diambil sebagai pilihan terakhir karena ini konsekuensinya berat, butuh biaya besar," terangnya.

PPKM di daerah perlu pendampingan

Citra menambahkan, pemerintah pusat juga diharapkan bisa melakukan pendampingan dalam penerapan PPKM di daerah-daerah.

Kehadiran pemerintah pusat ditujukan untuk memperkuat implementasi di daerah agar dapat berjalan sesuai harapan.

"Jika pembatasan kegiatan masyarakat perlu terus diperkuat dan dilakukan secara berkelanjutan. Bahkan hingga target vaksin di Indonesia selesai," tutur dr. Citra.

Oleh karena itu, pembatasan masyarakat perlu di on-off on-off terus dan hidup dengan tatanan new normal dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Baca juga: Apa Itu Vaksin Covid-19? Siswa, Yuk Cari Tahu

"Model seperti perlu diterapkan sampai vaksin bisa meng-cover seluruh penduduk Indonesia," tutup dr. Citra.