Kita Butuh Peta Pendidikan Baru

Kompas.com - 25/01/2021, 20:46 WIB
Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengeluarkan empat kebijakan Merdeka Belajar di lingkup pendidikan tinggi bernama “Kampus Merdeka”.   Kebijakan Kampus Merdeka merupkan langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi. KOMPAS.com / WAHYU ADITYO PRODJOMenteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengeluarkan empat kebijakan Merdeka Belajar di lingkup pendidikan tinggi bernama “Kampus Merdeka”. Kebijakan Kampus Merdeka merupkan langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi.

Penulis pada prinsipnya sepakat dengan gagasan Menteri Nadiem mengenai Merdeka Belajar. Namun konsep itu harus diarahkan tidak cukup demi peningkatan kompetensi manusia Indonesia supaya sejajar dan mampu bersaing dengan SDM negara lain, melainkan demi pembangunan pribadi manusia Indonesia yang seutuhnya.

Dengan kata lain Merdeka Belajar itu suatu proses untuk menjadikan manusia Indonesia, manusia yang Pancasilais. Yaitu manusia yang berketuhanan, berperikemanusian dan menghargai harkat dan martabat orang lain, nasionalis, menghargai kebhinekaan dan menjaga kerukunan hidup bersama, yang terbuka untuk bermusyawarah, dan menjujung tinggi ketidakadilan sosial serta teguh memperjuangkan kesejahteraan bersama.

Penyelenggaran pendidikan Indonesia masa mendatang harus dapat mengatasi diskriminasi atau pengotakan, baik dari aspek suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), maupun dari aspek gender, status sosial dan kondisi fisik. Selain itu, pendidikan perlu memperbanyak “komunitas untuk belajar satu sama lain”.

Oleh karena revisi UU Sisdiknas dan pembuatan peta pendidikan mesti menjadikan inclusive education, yang mencakupi cultural education, ethical/moral education, dan transcendental education, sebagai hal yang utama.

Selain itu, kita juga perlu mengembangkan virtual education sebagai bagian integral dari inclusivel education tersebut. Dengan begitu manusia Indonesia memiliki kepribadian yang kuat, berakhlak, nasionalis, tapi juga mampu beradaptasi dengan kemajuan iptek, dan bisa bekolaborasi dan berkompetisi dengan negara/bangsa lain.

Bangsa kita sangat membutuhkan inclusive education karena cita-cita Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan UUD 1945 adalah membangun manusia Indonesia yang bersatu dalam kebhinekaan, yang makmur serta sejahterah secara berkeadilan, sekaligus berperan aktif dalam perdamaian dunia.

Sistem dan perangkat pendukung

Untuk memuluskan pelaksanaan sistem Merdeka Belajar dan peta pendidikan dengan sasaran seperti dikemukakan di atas, kita perlu membangun suatu sistem dan perangkat pendukung yang kuat dalam berbagai bidang.

Di bidang hukum, kita perlu menyediakan perangkat UU dan peraturan pelaksanaan yang jelas, tegas dan tidak multitafsir. Perangkat hukum tersebut itu perlu disosialisasikan secara cepat dan merata.

Di bidang infrastruktur dan fasilitas, kita perlu menyediakan gedung sekolah yang layak, perpustakaan dan buku-buku yang memadai, termasuk jaringan internet untuk mengakses informasi secara mudah dan cepat, dan memfasilitasi pembelajaran jarak jauh.

Kemudian, di bidang SDM kita perlu menyediakan tenaga guru dengan jumlah dan kompetensi yang memadai.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X