PPKM Harus Serentak Semua Wilayah, Begini Saran Pakar Unair

KOMPAS.com - Awal tahun 2021 Indonesia kembali mengalami lonjakan kasus terkonfirmasi Covid-19.

Hingga, Senin (11/1/2021), tercatat penambahan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 8.692 orang. Dari data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, hal tersebut menyebabkan total kasus Covid-19 di Tanah Air mencapai 836.718.

Pakar Biostatistika Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo, mengatakan untuk itu ada Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021 sudah cukup tepat.

Meski demikian, ada catatan yang harus diberikan. Pelaksanaan PPKM hendaknya dilakukan secara serentak di seluruh Jawa-Bali. Hal tersebut dimaksudkan untuk menekan penularan Covid-19 secara total.

Baca juga: Penggunaan Masker 95 Persen, Pakar Unpad: Angka Covid-19 Bisa Turun

"Kalau kita mau membatasi pergerakan itu yang betul-betul harus dilakukan di seluruh wilayah pulau Jawa, Madura, dan Bali. Misalnya Surabaya sekarang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang lainnya tidak, nanti ada DKI Jakarta juga PSBB tapi Bekasi dan Depok tidak, percuma saja," ujarnya melalui rilis yang dilansir di laman Unair.

Ia mengatakan, PSBB atau saat ini untuk kasus Jawa dan Bali adalah PPKM, harus parsial dan tidak ada penularan Covid-19 yang mirip olahraga ping-pong.

"Atau gampangnya itu penularan akan bolak-balik saja," jelas dia yang juga menjadi inisiator Tim Advokasi PSBB & Surveilans Covid-19 Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair.

Windhu menuturkan jika pembatasan dilaksanakan di daerah tertentu dan pergerakan tetap berjalan maka yang boleh beraktivitas hanya sektor yang esensial.

Yaitu, sektor yang berkenaan dengan kebutuhan bahan pokok dan pom bensin sebagai penyedia energi untuk distribusi logistik.

"Tapi nyatanya kan yang direncanakan pemberlakuan seperti, jam malam sampai jam 7 malam. Restauran dibatasi tapi orang yang boleh makan di tempat 25 persen. Beribadah di gereja, di masjid 50 persen saja. Sektor non-esensial masih dibuka dan pergerakan tetap berjalan," tutur Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair itu.

Baginya, PPKM merupakan pilihan. Jika tidak melaksanakan boleh saja. Namun, hal itu harus diimbangi dengan proses tracing yang tinggi. Dengan begitu, penularan akan terkendali dengan baik karena telah terdeteksi.

Baca juga: Akademisi UGM Beberkan Parosmia Gejala Baru Covid-19, Wajib Paham

"Sekarang ini banyak kasus di bawah permukaan yang belum terdeteksi, yang diumumkan hanya puncak gunung es," tuturnya.

"Indonesia kemarin umumkan ada 9.000 kasus per hari, apa memang cuma 9.000 Indonesia itu di masyarakat mungkin bisa 5 sampai 10 kali lipat itu sesungguhnya. Tapi kita tidak mampu mendeteksi karena testing kita rendah, tracing kita jelek," imbuhnya.

Selain itu, ada juga tugas yang tak kalah penting. Yaitu, mengembalikan kedisiplinan masyarakat dengan melakukan kontrol protokol kesehatan 3M yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak.

Juga membuat gerakan masyarakat dengan memberdayakan para kader yang sudah ada, seperti kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kader kesehatan, dan kader Keluarga Berencana (KB).

Gerakan masyarakat dilakukan untuk saling mengingatkan antar masyarakat. Sehingga penanganan wabah Covid-19 ini sebagai gerakan masyarakat yang bukan sekedar program pemerintah.