Masalah Aduan SPP oleh Wali Murid, KPAI Janjikan Segera Tuntas

Kompas.com - 10/01/2021, 16:35 WIB
Retno Listyarti, Komisioner KPAI bidang Pendidikan kepada awak media di sekolah siswi yang tewas lompat dari lantai 4 gedung sekolahnya, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (20/1/2020). KOMPAS.COM/DEAN PAHREVIRetno Listyarti, Komisioner KPAI bidang Pendidikan kepada awak media di sekolah siswi yang tewas lompat dari lantai 4 gedung sekolahnya, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (20/1/2020).

KOMPAS.com - Kasus seorang siswa SD yang tak bisa melanjutkan studinya gara-gara belum melunasi SPP ditanggapi secara lanjut oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI).

Besok Senin (11/1/2021) KPAI akan meminta keterangan sekolah maupun pemangku kepentingan terkait polemik tunggakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) siswa sekolah swasta di Jakarta.

Melalui rilis yang diterima Kompas.com, rencana mediasi ini akan dilakukan Senin, pada pukul 13.00 WIB. "KPAI tetap akan meminta keterangan pihak sekolah maupun pihak pemerintah terkait kasus ini maupun proses yang selama ini sudah dilakukan," kata Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti.

Awal mula kasus ini, disebutkan Retno saat ada aduan dari wali murid kepada KPAI beberapa waktu lalu. Dalam aduan tersebut, siswa tidak bisa belajar dan dikeluarkan dari sekolah karena menunggak SPP.

Tunggakan ini, belum dibayarkan dari bulan April hingga Desember. Ekonomi keluarga dari murid ini, dikabarkan menurun akibat dampak Covid-19. Terkait kasus ini kata Retno pernah terjadi di Provinsi Bali. Namun, pada kasus di Bali berakhir damai dan siswa tetap bisa melanjutkan studi sementara wali murid sendiri, komitmen melunasi SPP.

Baca juga: Aduan Soal SPP Marak, KPAI: Tolong, Sekolah Jangan Sanksi Siswa

Hingga kini, KPAI menerima delapan kasus dari tujuh sekolah di empat provinsi.
Diantaranya, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali. Mayoritas pengaduan diselesaikan melalui jalur mediasi, sehingga pemenuhan hak anak atas pendidikan tetap dapat dijamin.

KPAI sebetulnya mengapresiasi Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang sudah melakukan inisiasi dan proaktif melakukan mediasi antara pengadu dengan pihak sekolah. Hasil mediasi sebelumnya yang telah dilakukan dan kendala tidak tuntasnya penyelesaikan dapat disampaikan saat pemanggilan awal pekan depan.

"Selanjutnya KPAI akan mendorong penyelesaian secara mediasi dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak," ungkapnya. Sehingga, tidak boleh ada siswa yang terancam putus sekolah selama pandemi.

Retno mengatakan, KPAI memang tidak memiliki kewenangan menindak atau memberi sanksi sekolah. Kewenangan itu berada di dinas pendidikan sebagai pihak pembina, pengawas, dan pemberi izin operasional sekolah swasta di wilayahnya. "Namun, KPAI dapat merekomendasi sanksi kepada pihak yang berwenang dari hasil temuan dan pengawasannya," ungkapnya.

Terkait kondisi serupa, KPAI memberikan rekomendasi semua satuan pendidikan. Diantaranya, ia meminta semua sekolah harus mengetahui jika sekolah bukan organisasi perusahaan yang mengejar profit atau laba.

Baca juga: Respons KPAI soal Siswa Drop Out karena Tunggakan SPP di Masa Pandemi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X