Kompas.com - 06/01/2021, 15:55 WIB
Sejumlah siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar saat hari pertama masuk sekolah pembelajaran tatap muka di SMAN 1 Mataram, NTB, Senin (4/1/2021). Pembelajaran secara tatap muka terbatas di tengah pandemi Covid-19 pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 mulai dilaksanakan di wilayah NTB pada Senin (4/1) di sejumlah sekolah jenjang SMA, SMK dan SLB dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. ANTARA FOTO/AHMAD SUBAIDISejumlah siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar saat hari pertama masuk sekolah pembelajaran tatap muka di SMAN 1 Mataram, NTB, Senin (4/1/2021). Pembelajaran secara tatap muka terbatas di tengah pandemi Covid-19 pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 mulai dilaksanakan di wilayah NTB pada Senin (4/1) di sejumlah sekolah jenjang SMA, SMK dan SLB dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

KOMPAS.com- Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah membuka seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021.

Nah, formasi seleksi guru honorer PPPK 2021 ini diharapkan bisa mencapai 1 juta guru. Hal ini berdasarkan data Dapodik 2020 bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri yang masih mengajar dan tidak berstatus PNS, mencapai satu juta guru.

Pada PPPK 2021 ini pula pemerintah telah melakukan persiapan dengan mengadakan sosialisasi sekaligus koordinasi di berbagai wilayah untuk mencukupi kebutuhan formasi guru.

Merangkum siaran pers dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Selasa (5/1/2021), ada banyak hal perbedaan dan kesamaan antara PPPK dan PNS. Namun, apa saja hal yang perlu diketahui dari PPPK ini? berikut ulasannya.

1. Masih ada kesempatan daftar CPNS

Di tahun 2021, seleksi untuk guru CPNS memang masih ada, tapi jumlahnya terbatas. Untuk CPNS, posisi yang dibutuhkan adalah posisi manajerial. BKN menyebut salah satu contoh jabatan tersebut yaitu kepala sekolah. Rekrutmen guru CPNS juga hanya akan dilakukan bila terjadi kekosongan jabatan kepala sekolah di suatu sekolah.

2. Gaji sama dengan PNS

Untuk pendapatan, tunjangan dan gaji yang diterima PPPK akan sama dengan PNS. Ketentuan ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken hal ini pada 28 September 2020.

Baca juga: Perbedaan Guru PPPK dengan PNS Ada di Jaminan Pensiun

3. Skema uang pensiun 

Saat ini, pembayaran uang pensiun PNS menggunakan skema pay as you go alias manfaat pasti. Jadi, setiap bulan PNS ini akan membayar iuran dari potongan gaji mereka. Dalam skema ini, APBN ikut menanggungnya.

Tapi untuk PPPK, akan ada skema baru yaitu fully funded. Nantinya, ada iuran yang dipotong dari penghasilan mereka atau take home pay (THP) yang dikelola oleh PT Taspen.

4. Hak PPPK sama dengan PNS

Terkait hak dan perlindungan, PPPK tetap memiliki hak yang sama dengan PNS, seperti hak cuti dan hak untuk pengembangan kompetensi.

Selain itu, PPPK juga mendapatkan perlindungan jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, hingga bantuan hukum seperti yang diperoleh PNS.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X