Kompas.com - 14/12/2020, 14:43 WIB
Ilustrasi siswa SMK. Dok. Direktorat PSMAIlustrasi siswa SMK.
Penulis Dian Ihsan
|

KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto mengatakan, pendidikan vokasi harus melibatkan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) sejak awal. Hal itu demi menjawab kebutuhan DUDI yang terus mengalami kemajuan dan perkembangan.

"Bersama DUDI, kita harus susun kurikulum bersama, diselenggarakan bersama, dan komitmen diserap bersama lulusan vokasi, khususnya sekolah di SMK, agar benar-benar nyata terserap oleh DUDI," kata Wikan melansir laman Vokasi Kemendikbud, Senin (14/12/2020).

Baca juga: Richeese Nabati Buka 6 Lowongan Kerja dari Lulusan SMA dan SMK

Wikan juga menyampaikan program inovasi Merdeka Vokasi, yakni SMK-D2 Jalur Cepat, yang memberikan fleksibilitas siswa untuk merdeka belajar, tapi tetap memiliki kompetensi soft skill, hard skill, dan karakter yang istimewa.

"Program ini juga terintegrasi dengan perguruan tinggi vokasi dan DUDI pendamping sejak semester pertama di SMK," jelas Wikan.

Wikan berharap, agar para pendidik dapat membawa proyek riil dari DUDI ke kelas-kelas vokasi. Artinya, penyelenggaraan vokasi saat ini membuka pintu seluas-luasnya bagi DUDI untuk berkontribusi dalam pengembangan vokasi di Indonesia.

Terlebih, lanjut dia, adanya dukungan supertax deduction bagi DUDI yang memiliki concern untuk pengembangan vokasi.

"Konsep project based learning (PBL), adalah kunci siswa untuk benar-benar tahu seperti apa dunia dan budaya kerja. Dengan proyek yang dilakukan siswa, lalu disupervisi dan dinilai oleh DUDI akan memberi gambaran nyata, agar siswa menyiapkan diri," tutur Wikan.

Harus berkontribusi ke masyarakat

Selain untuk DUDI, dia mengaku, pemberdayaan pendidikan vokasi juga diharapkan dapat berkontribusi dalam aspek kehidupan kemasyarakatan.

Misalnya, untuk konten pembelajaran kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran, serta kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga yang dapat diintegrasikan sebagai tenaga pendamping pengelolaan dana desa.

Baca juga: Dirjen Vokasi: Tidak 100 Persen SMK Jalankan Belajar Tatap Muka

"Karena hampir setiap desa membutuhkan tenaga tersebut, tapi terkendala SDM yang kompeten. Mengapa bisa mengajak SMK? Karena banyak SMK telah memiliki lisensi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1)," tegas Wikan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X