Di Era Digital, Anak Muda Harus Menangkan Persaingan Global

KOMPAS.com - Saat ini, setiap orang sudah dekat dengan media. Namun, hal itu tak lepas dari peran media konvensional yang mampu membawa perubahan.

Misalnya saja pada era kolonialisme, teknologi cetak yang memunculkan koran mampu menggugah kesadaran kritis dari masyarakat Indonesia untuk menyuarakan antikolonialisme dan menuju kemerdekaan Indonesia.

Hal itu disampaikan Dr. Annisa R Beta, Dosen School of Culture and Communication University of Melbourne pada kuliah umum bertajuk "Media Baru: Peluang dan Tantangan".

Kuliah umum itu diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta (UPN Jogja), Sabtu (14/11/2020).

Baca juga: Prodi Humas UPN Jogja Adakan Seminar, Bakal Bahas Ini

Menurut Annisa, dalam banyak penelitian yang memposisikan media baru secara ideologis sebagai jalan keluar atas permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat.

Peran media baru

Media baru itu, memunculkan apa yang disebut sebagai kewarganegaraan digital. Globalisasi juga membuat definisi kewarganegaraan semakin kabur, orang semakin tergantung media.

"Misal banyak orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Apa yang terjadi di Indonesia dapat diketahui melalui media. Rasa kewarganegaraan dimediasi oleh media," ujarnya.

Dengan kondisi ini, tentu menjadi tantangan bagaimana memanfaatkan media baru tidak hanya untuk tujuan normatif dan komersial tetapi mendorong masyarakat mengambil peran untuk mengatasi permasalahan bangsa.

Contoh nyata ialah munculnya gerakan sosial yang dipelopori anak muda yang diawali dari media sosial menyangkut kritik terhadap kebijakan pemerintah seperti yang terjadi di Mesir, Hongkong dan Indonesia.

Gerakan sosial maupun solidaritas yang muncul pun kemudian menjadi Gerakan yang mengglobal.

Pemerintah lakukan transformasi digital

Sementara narasumber lain, Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Prof. Widodo Muktiyo menyatakan, pemerintah berkomitmen untuk melakukan transformasi digital.

"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, tengah diupayakan untuk perluasan dan peningkatan infrastruktur penyediaan internet," terangnya.

Adapun penyediaan internet itu di 12.500 desa atau kelurahan yang belum terjangkau layanan internet dari total sekitar 83.000 desa atau kelurahan.

Saat ini, percepatan transformasi digital juga dilakukan melalui penyusunan roadmap, percepatan integrasi pusat data nasional, penyiapan regulasi dan penyiapan kebutuhan sumber daya manusia.

"Indonesia ini tidak bisa dibandingkan dengan negara lain di Eropa atau Asia. Kita memiliki banyak pulau dengan karakteristik berbeda-beda," tutur Widodo.