Kemenag Akui Masih Banyak Guru Agama dan Madrasah Non-PNS Belum Sejahtera

Kompas.com - 06/09/2020, 20:30 WIB
Ilustrasi guru dan siswa di sekolah Dok. Ditjen GTK KemdikbudIlustrasi guru dan siswa di sekolah

KOMPAS.com - Kementerian Agama mengaku masih banyak guru agama dan madrasah non- PNS memperoleh kesejahteraan yang belum layak atau jauh di bawah harapan. Padahal guru honorer kebanyakan memiliki tugas atau beban sama dengan guru berstatus PNS.

Menurut Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Ali Rhamdani, nasib guru agama dan guru madrasah non-PNS di Kemenag masih menjadi persoalan yang tidak mudah dipecahkan.

Baca juga: Bantu Guru Honorer Terdampak Covid-19, IGI dan Pintek Salurkan Donasi

"Banyaknya guru honorer yang belum menjalankan sertifikasi, angkanya tak sebanding dengan kuota pengangkatan (PNS) tiap tahunnya. Jika tak ada lompatan, banyak guru yang tak pernah merasakan sertifikasi hingga datang masa pensiun," ucap Ali dalam keterangan resminya, melansir laman Kemenag.go.id, Minggu (6/9/2020).

Maka dari itu, kata Ali, itu sangat tidak adil bagi guru-guru honorer yang ada di lingkungan Kemenag. Hingga saat ini, guru honorer yang non sertifikasi dan non penyesuaian (inpassing) hanya memperoleh gaji dari pemerintah sebesar Rp250 ribu per bulan dan ada sedikit tambahan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Ali menegaskan, permasalahan ini bakal dicarikan solusi terbaik. Karena, penghargaan kepada guru itu sangat penting.

"Evaluasi ini demi mencari titik kekurangan, yang akhirnya agar bisa kita perbaiki. Makanya, keluhan-keluhan dari guru akan kita tangkap dengan baik. Intinya, kami sangat peduli terhadap persoalan ini," jelas Ali.

Baca juga: Perkuat Kualitas Guru di Tengah Pandemi, Kemenag Siapkan Hibah Rp 1,8 Triliun

Sementara Staff Ahli Menteri Agama Kevin Haikal menyatakan, masa pandemi Covid-19 menjadi lebih sulit bagi para guru, karena pembelajaran jarak jauh terlihat sekali banyak kendala di lapangan.

Dia mencontohkan, banyak guru-guru desa yang didengarnya berkeliling ke rumah para siswanya. Hal itu dikarenakan, keluarga mereka sama sekali tak mempunyai ponsel.

"Pastinya hal itu mengeluarkan energi besar dan biayanya meningkat. Untuk itu, tunjangan profesi guru sebenarnya salah satu bentuk negara hadir, walaupun nilainya tak sesuai harapan yang diinginkan oleh guru," tegas Kevin Haikal.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X