I-4 Diaspora: Tanpa WHO dan "Lockdown", Taiwan Berhasil Lewati Pandemi Covid-19

Oleh: Iman Adipurnama, ST., MSc., Ph.D,

KOMPAS.com - Dengan jarak tidak terlalu jauh dari negara Cina dan jumlah wisatawan asal Cina yang mencapai 2,7 juta orang pada tahun 2019, Taiwan sangat berpotensi mengalami jumlah kasus pandemi Covid-19 terbesar kedua.

Berkaca pada pengalaman kasus wabah SARS pada tahun 2003, Taiwan selalu siaga dan siap melakukan tindakan jika terjadi penyebaran wabah yang berasal dari Cina.

Dengan antisipasi seperti itu, Taiwan memang benar-benar siap jika dihantam persebaran wabah, apalagi ditambah tidak diikutsertakannya Taiwan di dalam wadah WHO.

Nyata terbukti, tanpa adanya lockdown, per tanggal 4 Juni 2020, Taiwan mencatat tidak adanya pertambahan kasus baru.

Kasus positif total sebanyak 443 dengan jumlah korban 7 orang dan pasien sembuh sudah di angka 428. Artinya sudah tinggal menunggu 8 orang pasien untuk sembuh, dan bisa dikatakan untuk sementara kasus bisa dianggap selesai sementara.

Sebuah data statistik yang sangat menarik. Lantas bagaimana caranya Taiwan bisa sukses mengatasi pandemi ini?

1. Identifikasi tepat sasaran

Pada tahun 2004, satu tahun setelah wabah SARS merebak, pemerintah Taiwan membuat National Health Command Center (NHCC).

Baca juga: I-4 Diaspora: Belajar Keberhasilan Zero Cases dari Normal Baru Brunei Darussalam

NHCC adalah bagian dari pusat penanganan bencana yang fokusnya menangani persebaran wabah berskala besar dan termasuk di dalamnya pusat komando penanganan wabah atau Central Epidemic Command Center (CECC) dan juga pusat penanggulangan bencana akibat bioterrorism (Counter-Bioterrorism Command Center).

Begitu berita tentang tersebarnya wabah dari Wuhan dipublikasikan pada akhir bulan Desember 2019, di bulan Januari pemerintah Taiwan langsung membuat travel notice untuk pengunjung dari Cina ke level 3 (warning), melarang sama sekali penduduk Cina yang berasal dari provinsi Hubei, dan melarang ekspor masker kesehatan untuk menjamin kebutuhan masker dalam negeri sekaligus membuat regulasi untuk menjamin pemerataan masker tersebut.

Di sinilah awal dari kejelian Taiwan untuk melakukan tindakan pencegahan yang optimal.

2. Kontrol wilayah dan optimalisasi mahadata

Selanjutnya pemerintah Taiwan meningkatkan kontrolnya dan melarang warga asal Cina masuk sama sekali di bulan Februari.

Sementara itu penduduk Taiwan yang punya riwayat perjalanan ke Cina, Hongkong dan Macau diwajibkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari saat tiba di Taiwan.

Kontrol ini setiap waktunya berubah mengikuti perkembangan kasus dari negara-negara lain juga. Taiwan bahkan sampai melarang kunjungan masuk dari penumpang yang transit.

Untuk memudahkan urusan ini maka pusat administrasi asuransi nasional Taiwan, National Health Insurance Administration (NHIA) dan pusat imigrasi Taiwan mengintegrasikan data pasien untuk melihat riwayat perjalanannya selama 14 hari.

Pengintegrasian ini hanya butuh waktu 1 hari saja.

Baca juga: Gerakan Sekolah Menyenangkan: Kurikulum Ketahanan Diri di Normal Baru Pendidikan

Dengan sistem ini, pemerintah bisa melacak orang-orang yang termasuk dalam kategori resiko tinggi yang disebabkan telah mengunjungi wilayah yang terdampak wabah.

Sistem karantina juga diluncurkan untuk membantu orang-orang yang masuk ke wilayah Taiwan untuk mengisi form online saat tiba di bandara, nantinya untuk orang-orang yang resiko minimum akan dikirimkan SMS berisikan “health declaration pass” ke telepon genggamnya.

Ini dilakukan untuk mencegah penumpukan di bandara, jadi orang-orang yang tidak beresiko bisa segera selesai urusan administrasinya di imigrasi.

Di bulan Februari itu pula pemerintah melakukan regulasi dalam pembagian masker untuk penduduk. Setiap minggunya penduduk taiwan hanya bisa membeli 2 masker saja, dan masker tersebut hanya dapat dibeli dengan menunjukkan kartu identitas yang valid.

Pemerintah Taiwan juga menggenjot produksi masker hingga mencapai 10 juta masker per hari.

Ringkasnya, dalam memonitor wilayah, Taiwan berhasil memaksimalkan penggunaan mahadata atau big data, terutama untuk mengintegrasikan database dari asuransi nasional mereka dengan data imigrasi.

Dengan demikian, resiko yang terinfeksi di antara pengunjung yang datang pada saat itu bisa langsung terdeteksi dan dimonitor telepon genggamnya untuk kemudian diarahkan untuk karantina 14 hari.

Apabila ada pelanggaran semasa karantina akan langsung bisa terlacak dan bisa dikenakan denda.

3. Komunikasi pejabat publik jelas dan terarah