Pakar Pendidikan Taman Siswa Usul Tahun Ajaran Baru Diundur Januari 2021, Ini Alasannya

KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 hingga kini belum berakhir. Setiap hari, di Indonesia masih ada penambahan kasus yang terjangkit virus corona.

Tak heran jika virus ini merubah tatanan dunia karena berdampak disegala sektor. Tak terkecuali disektor pendidikan.

Meski sudah diterapkan belajar dari rumah, namun tahun ajaran 2019/2020 segera berakhir. Bahkan sudah akan memasuki tahun ajaran baru 2020/2021.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menegaskan bahwa tahun ajaran baru 2020/2021 tetap dimulai pada 13 Juli 2020.

Baca juga: Tahun Ajaran Baru Juli, Ikatan Dokter Anak: Kemungkinan Wabah Belum Teratasi

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Tentu semua karena mempertimbangkan banyak hal, salah satunya adanya sinkronisasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta SNMPTN dan SBMPTN.

Selain itu menurut Hamid, tahun ajaran baru tanggal 13 Juli 2020 bukan berarti siswa belajar di sekolah. Namun keputusan belajar di sekolah terus dikaji berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Usulan pakar pendidikan taman siswa

Hanya saja, melihat kasus positif virus corona di Indonesia masih tinggi, pakar pendidikan yang juga salah satu pengurus Persatuan Keluarga Besar Taman Siswa (PKBTS) di Yogyakarta, Ki Darmaningtyas memberikan usulan.

Yakni tahun ajaran baru 2020/2021 diundur hingga Januari 2021. Tentu hal itu karena melihat situasi dan kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

"Kita semua belum dapat memprediksi kapan pandemi Covid-19 akan berakhir mengingat jumlahnya korban terus bertambah," ujarnya dalam rilis yang diterima Kompas.com, Jumat (29/5/2020).

Menurut dia, saat ini masyarakat masih dihadapkan pada perjuangan melawan Covid-19, khususnya memikirkan kebutuhan Sembako. Tapi jika tahun ajaran baru dimulai 13 Juli, maka masyarakat juga harus memikirkan pencarian sekolah baru/membayar kebutuhan sekolah anaknya.

Di sisi lain, banyak orang tua yang mengalami PHK atau usahanya tutup dan berdampak pada psikologis mereka. Tentu, kondisi itu juga berpengaruh pula pada psikologis anak.

Karenanya, sekarang yang dibutuhkan ialah waktu yang cukup untuk memulihkan kerapuhan ekonomi dan psikologi orang tua maupun anak.

Biaya sekolah itu banyak

Ki Darmaningtyas menekankan, meski sekolah negeri tidak bayar SPP maupun masuk PTN bisa gratis dengan KIP Kuliah, tetapi untuk kebutuhan lain-lain di sekolah juga butuh biaya besar.

"Perlu diingat bahwa SPP itu hanya 25 persen saja dari total kebutuhan bersekolah. Yang 75 persen justru kebutuhan yang tidak bisa ditunda, seperti pembelian buku pelajaran, buku tulis, seragam, sepatu, tas, uang transpot, uang jajan, dan iuran lainnya," terangnya.