Kompas.com - 25/04/2020, 12:10 WIB
Sejumlah calon penumpang menunggu bus di Terminal Jatijajar, Depok, Jawa Barat, Kamis (23/4/2020). Pemerintah memutuskan kebijakan larangan mudik Lebaran 2020 bagi masyarakat mulai berlaku Jumat (24/4) guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHASejumlah calon penumpang menunggu bus di Terminal Jatijajar, Depok, Jawa Barat, Kamis (23/4/2020). Pemerintah memutuskan kebijakan larangan mudik Lebaran 2020 bagi masyarakat mulai berlaku Jumat (24/4) guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Bila larangan tersebut ditaati, diharapkan dapat menghambat tumbuhnya klaster-klaster penyebaran baru di seluruh Indonesia.

"Tumbuhnya klaster-klaster baru perlu dicegah agar wabah tidak mundur lebih lama ke belakang yang berakibat akhir wabah di setiap wilayah akan berbeda-beda. Akhirnya menyebabkan perkiraan laju tambahan jumlah kasus di setiap wilayah akan berbeda-beda dan akan memengaruhi time line dan nilai akhir total prediksi nasional," jelas Prof. Dedi dalam laman resmi UGM, Sabtu (25/4/2020).

Ketiga, berhubungan dengan kondisi di masa yang akan datang terkait konsistensi pengaturan pemerintah dan bagaimana tingkat kepedulian dan kewaspadaan masyarakat terhadap imbauan pemerintah tersebut.

Agar pandemi cepat berakhir, masyarakat dapat terus melaksanakan anjuran berdiam diri di rumah semaksimal mungkin.

Jika beraktivitas keluar rumah, hendaknya selalu memaksimalkan usaha-usaha untuk melindungi diri melalui social dan physical distancing, memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan melakukan gaya hidup sehat lainnya.

Baca juga: Guru Besar UGM: Perokok Rentan Terinfeksi Covid-19

Lebih lanjut Prof. Dedi menyampaikan, akurasi model dengan parameter dan hasil simulasi prediksi seperti di atas masih perlu dievaluasi dalam setidaknya 2 minggu ke depan.

Hal itu dilakukan untuk melihat apakah terjadi tren penurunan yang konsisten atau justru menjadi tren naik. Namun, akurasi prediksi akan semakin baik jika puncak pandemi telah terlewati.

"Hasil prediksi yang diberikan di atas baru memotret data nasional sebagai satu entitas dan melakukan sejumlah simplifikasi," jelasnya.

Misalnya, belum menggambarkan potensi penyebaran virus karena faktor kondisi geografis Indonesia berupa negara kepulauan.

Selain itu, belum memodelkan efek pengaruh pengendalian dari pemerintah seperti Pengaturan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Halaman:


Sumber ugm.ac.id
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X